Australia akan Beli Peluru Kendali Jarak Jauh, Indonesia Harus Waspada
PerbesarAustralia meningkatkan anggaran pertahanannya. Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyebut nilainya mencapai 186 miliar dolar AS atau sekitar Rp 2,7 triliun.
Anggaran itu meningkat 40 persen. Walau Australia menyebut anggaran itu untuk pertahanan mereka di kawasan Indo-Pasifik. Australia akan meningkatkan pertahanan di bidang siber dan membeli peluru kendali jarak jauh.
Langkah Australia itu, menurut Direktur Eksekutif Cakramandala Institute, Adhe Nuansa Wibisono, dalam siaran persnya, Sabtu (4/7) harus diantisipasi dengan kewaspadaan.
"Rencana Australia untuk meningkatkan anggaran pertahanannya perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Memang benar langkah Australia tersebut dilakukan untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Tetapi jangan lupa Indonesia merupakan negara tetangga paling dekat yang berbatasan langsung dengan Australia," kata Wibisono.
Australia akan membeli peluru kendali jarak jauh 158-AG dari Angkatan Laut Amerika Serikat dengan biaya 800 juta dolar AS, yang memiliki jangkauan hingga 370 kilometer.
Selain itu pemerintah Australia juga mengalokasikan 9,3 miliar dolar AS untuk pengembangan senjata jarak jauh berkecepatan tinggi seperti senjata hipersonik.
Alumnus Universitas Gadjah Mada tersebut menilai peningkatan postur pertahanan Australia akan menjadi ancaman keamanan baru bagi Indonesia di masa depan.
"Bayangkan negara tetangga seperti Australia memiliki teknologi militer terbaru rudal jarak jauh dan senjata hipersonik yang sewaktu-waktu bisa diarahkan kepada Indonesia, tentu saja ini menjadi ancaman keamanan yang serius," tegas dia.
Wibisono menilai pemerintah Indonesia harus mengantisipasi manuver Australia ini melalui penguatan porsi anggaran pertahanan dan kapabilitas militer dalam lima atau sepuluh tahun ke depan.
"Anggaran pertahanan Indonesia pada tahun 2020 adalah Rp 122,44 triliun pascapenyesuaian COVID-19. Coba kita bandingkan dengan anggaran militer Tiongkok tahun 2020 saja yang mencapai 178 Miliar USD atau Rp 2632 triliun. Pemerintah Indonesia harus memberikan prioritas anggaran pertahanan yang lebih besar dan penguatan alutsista untuk lima hingga sepuluh tahun mendatang," ungkap dia.
Kandidat doktor Turkish National Police Academy tersebut kemudian juga mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan penguatan diplomasi bilateral dengan Australia.
"Selain meningkatkan anggaran pertahanan dalam jangka panjang dan memperkuat postur militer, pemerintah harus mengintensifkan komunikasi bilateral langsung di antara dua negara. Pemerintah Indonesia harus memastikan Australia tetap menjadi mitra pertahanan yang strategis dan tetap komitmen menjamin stabilitas perdamaian di kawasan Indo-Pasifik," tutup dia.