Australia dan Jepang Tak Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz Meski Diminta Trump

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Sebuah kapal angkatan laut terlihat berlayar di Selat Hormuz, pada 1 Maret 2026. Foto: Sahar AL ATTAR / AFP
zoom-in-whitePerbesar
Sebuah kapal angkatan laut terlihat berlayar di Selat Hormuz, pada 1 Maret 2026. Foto: Sahar AL ATTAR / AFP

Pemerintah Australia dan Jepang pada Senin (16/3) menyatakan tidak akan mengirim kapal perang ke Selat Hormuz, meski Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta sekutunya membantu mengamankan jalur pelayaran vital tersebut.

Sikap kedua negara muncul ketika Trump terus menekan negara-negara sekutu AS untuk ikut menjaga keamanan jalur laut yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia itu.

Menteri Transportasi Australia Catherine King mengatakan negaranya telah menentukan bentuk kontribusi yang akan diberikan di kawasan Teluk, namun tidak termasuk pengiriman kapal perang.

“Kami sudah sangat jelas mengenai kontribusi kami. Saat ini kami membantu Uni Emirat Arab dengan menyediakan pesawat untuk mendukung pertahanan, terutama karena banyak warga Australia berada di kawasan itu,” kata King dalam wawancara dengan ABC Radio, seperti dilansir AlJazeera.

Kapal perang Angkatan Laut Australia HMAS Paramatta berlayar di depan Gedung Opera Sydney yang ikonik pada tanggal 4 Oktober 2013. Foto: Saeed Khan/AFP

Namun ia menegaskan bahwa Canberra tidak akan mengirim kapal perang ke Selat Hormuz.

“Kami tidak akan mengirim kapal ke Selat Hormuz. Kami tahu betapa pentingnya kawasan itu, tetapi itu bukan sesuatu yang diminta kepada kami atau yang akan kami kontribusikan,” ujarnya.

Sebelumnya, AlJazeera melaporkan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi juga menyebut pemerintahnya belum berencana mengirim kapal pengawal bagi kapal tanker minyak yang melintas di Selat Hormuz.

“Kami sama sekali belum mengambil keputusan untuk mengirim kapal pengawal. Kami masih mengkaji apa yang dapat dilakukan Jepang secara mandiri dan apa yang bisa dilakukan dalam kerangka hukum yang ada,” kata Takaichi di parlemen.

Perdana Menteri baru Jepang, Sanae Takaichi, berbicara dalam konferensi pers di kantor perdana menteri, di Tokyo, Jepang, 21 Oktober 2025. Foto: Eugene Hoshiko/Pool via REUTERS

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan setelah Iran disebut-sebut membatasi lalu lintas kapal tanker minyak di Selat Hormuz.

Sementara itu, Takaichi dijadwalkan bertemu Trump di Washington D.C. pekan ini untuk membahas situasi tersebut.