Azyumardi Azra Kritik Dewan Pengarah BRIN: Harusnya Peneliti, Bukan Politisi!
PerbesarADVERTISEMENT
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra , memberikan kritik keras terhadap susunan Dewan Pengarah BRIN. Ia menilai, seharusnya dewan pengarah dijabat oleh para peneliti bukan seorang politisi.
ADVERTISEMENT
“Politisi itu sudahlah urus politik. Jadi kalau BRIN masih dipertahankan dan ada dewan pengarah, dewan pengarah harus mumpuni dan punya track record jelas dalam riset dan teknologi, sehingga punya bobot,” kata Azyumardi dalam webinar Persoalan Tata Kelola BRIN dan Masa Depan Penelitian Indonesia di YouTube Narasi Institute, Jumat (7/1).
Ketua Dewan Pengarah BRIN saat ini adalah Megawati Soekarnoputri. Sedangkan Wakil Ketua adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.
Megawati disebut akan berperan untuk memastikan ideologi Pancasila yang harus melekat dalam kegiatan riset dan inovasi.
Sementara Kepala BRIN dijabat oleh Laksana Tri Handoko yang merupakan eks Kepala LIPI.
Azyumardi menuturkan, Megawati tak punya rekam jejak di dunia riset dan teknologi. Oleh sebab itu, seharusnya Dewan Pengarah BRIN punya latar belakang peneliti. Lebih bagus lagi jika diakui di level internasional.
ADVERTISEMENT
Terkait, peleburan LIPI hingga Eijkman ke BRIN, Azyumardi menyebut hal itu adalah malapetaka bagi dunia riset dan inovasi di Indonesia. Adanya peleburan justru membuat dekonstruksi kelembagaan dan SDM peneliti tercera-berai.
Seharusnya, BRIN hanya menjadi lembaga koordinasi. Sehingga masing lembaga tetap independen dan dapat mengembangkan riset-riset lebih optimal.
“Misalnya kembali ke UU Sisnas Iptek yang 2019 itu kalau BRIN hanya sebagai koordinasi, lembaga sinergi, itu saya setuju. Tapi kalau integrasi maka BRIN bayang-bayangnya lebih panjang dari badannya. Kapasitas dia enggak memadai untuk tangani semua,” tandas Azyumardi.
