B2W Kritik Event Sepeda Bareng Gubernur Jakarta Rutenya Lewati JLNT Casablanca

Sejumlah warga mengisi hari libur dengan olahraga bersepeda di Jalan Ahmad Yani, Bekasi, Jawa Barat. Foto: Suwandy/ANTARA FOTO

Koalisi Mobilitas Berkelanjutan yang terdiri dari Road Safety Association, Bike to Work (B2W) Indonesia, Koalisi Pejalan Kaki, dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), menyatakan penolakan terhadap penggunaan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Casablanca sebagai rute sebuah event bersepeda.

Penolakan itu disampaikan melalui unggahan resmi akun Instagram @b2w_indonesia pada Selasa (15/4). Mereka menilai acara tersebut tidak melibatkan partisipasi komunitas secara nyata.

“Kami menyatakan penolakan, terutama karena rute bersepeda akan melewati JLNT Casablanca - sebuah jalan yang jelas-jelas dilarang untuk dilintasi oleh sepeda menurut aturan hukum yang berlaku,” tulis akun tersebut.

Acara yang dimaksud adalah EJ Sport SilaturahRide, sebuah kegiatan sepeda santai pasca-Ramadan yang akan digelar Sabtu, 19 April 2025, dengan rute sepanjang 40 km yang dimulai dan berakhir di Balai Kota DKI Jakarta.

Peserta dijadwalkan berkumpul pada pukul 05.45 WIB dan akan bersepeda bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Namun, rencana penggunaan JLNT Casablanca sebagai bagian dari rute mendapat sorotan. Menurut Koalisi, jalan tersebut secara hukum tidak boleh dilintasi oleh kendaraan roda dua, termasuk sepeda.

“Dishub pun awalnya tidak merekomendasikan. Tapi entah mengapa, kemudian berubah. Katanya aman, karena jalan akan ditutup dan hanya diikuti oleh rombongan sepeda,” tulis akun tersebut.

Ketua Komunitas Bike to Work, Ahmad Syafrudin, mengkritik keras pemilihan rute yang dianggap berbahaya. Menurutnya, JLNT Casablanca tidak dirancang untuk kendaraan roda dua.

“JLNT itu hazard untuk roda dua (sepeda maupun sepeda motor) karena potensi kendaraan bermotor speed tinggi, tak ada pembatas jalur, tak ada exit emergency untuk evakuasi dan lain-lain; karena memang didesain bukan untuk roda dua,” kata Ahmad kepada kumparan, Selasa (15/4).

Ahmad menilai, daripada memakai jalur yang melanggar aturan, pemerintah sebaiknya memperkuat dan mengintegrasikan lajur sepeda ke seluruh kota secara masif.

“Kalo mau mengembangkan fasilitas lajur sepeda, lebih baik bangun integrasi lajur sepeda secara masif ke seluruh wilayah kota. Berikut perkuat lajur yang sudah ada, terutama pengaman lajur,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa komunitas tidak diberi ruang untuk memberi masukan saat diundang ke Balai Kota.

“Iya nggak ada. Top down,” tambahnya.

Ahmad menyebut komunitasnya tidak hadir dalam rapat lanjutan yang digelar pada Sabtu, karena menolak dijadikan pihak yang dianggap menyetujui rencana tersebut.

Sejumlah pemotor melintas jalan layang non tol (JLNT) Casablanca, Jakarta Selatan, Senin (29/7/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

“Kami nggak hadir karena kami nggak mau di-justify sebagai pihak yang sepakat dengan ide ngawur seperti itu,” ucapnya.

Ahmad juga memperkirakan izin diskresi penggunaan JLNT sudah dikantongi dari Polda Metro Jaya.

“Kemungkinan sudah, karena Polda Metro termasuk yang hadir di rapat Sabtu,” katanya.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Polda Metro Jaya mengenai izin penyelenggaraan acara dan penggunaan JLNT Casablanca.

kumparan sudah menghubungi Wadirlantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono terkait event ini, namun belum mendapat jawaban.