Babak Baru Kisruh PPP: Syaifullah Dicopot; Komunikasi Suharso-Mardiono Lancar

PPP kubu Mardiono serahkan SK baru Kemenkumham ke KPU RI, Senin (12/9/2022). Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Internal PPP memanas. Pemicunya, akibat Suharso Monoarfa diberhentikan sebagai Ketua Umum partai berlambang ka'bah itu dalam Mukernas partai di Sedang Banten, pada Minggu (4/9).

PPP saat ini dipimpin oleh Muhammad Mardiono. Mardiono menjabat Plt Ketua Umum.

Usai dihentikan sebagai ketum, Suharso sempat menghadiri Bimtek DPRD Fraksi PPP pada Selasa (6/9) pagi . Ia menyatakan dirinya masih sebagai Ketum PPP yang sah.

Dia juga menegaskan ingin melakukan konsolidasi menuju Pemilu 2024. Ia mengaku sudah lelah dengan dinamika partai yang terjadi. Jika ada kader yang tak ingin konsolidasi, sebaiknya tak ikut dalam proses tersebut.

"Pemilu sudah dekat kita harus konsolidasi yang tidak mau konsolidasi minggir," kata Suharso.

"Kita sudah lelah. jangan memprovokasi hal hal yang tidak benar. sekali lagi ya saya ingin mengatakan sekali lagi saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan," lanjutnya.

Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono memperlihatkan SK Kemenkumham. Foto: Dok. Istimewa

Selang tiga hari atau Jumat (9/9), PPP kubu Mardiono menyerahkan dokumen perubahan struktur DPP PPP kepada Kemenkumham. Bak gayung bersambut, Menkumham Yasonna Laoly pada malamnya mengesahkan dokumen itu.

Pengesahan itu tertuang dalam Keputusan Menkumham bernomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025.

Yasonna beralasan permohonan perubahan ketua umum oleh kubu Mardiono sudah sesuai dengan Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2008 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan ketentuan pasal 21-26 Peraturan Menkumham Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD dan ART serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

Anggota MPR RI Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Loyalis Suharso, Syaifullah Tamliha, Dicopot dari Pimpinan Komisi V DPR

Fraksi PPP kemudian melakukan rotasi di alat kelengkapan dewan (AKD) DPR. PPP 'mencopot' Wakil Ketua Komisi V DPR Syaifullah Tamliha menjadi Muhammad Iqbal pada Selasa (13/9).

Ketua Fraksi PPP DPR Amir Uskara membantah rotasi dilakukan karena adanya pengesahan Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketum. Selama ini Tamliha dikenal sebagai salah satu pihak yang menolak hasil Mukernas pemberhentian Suharso Monoarfa.

Dia menyebut rotasi di AKD DPR sebenarnya merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh setiap fraksi.

"Maaf tidak ada hubungannya dengan pengesahan Plt Ketua Umum. Semata-mata kami ingin memaksimalkan kinerja seluruh anggota Fraksi PPP yang jumlahnya terbatas rotasi keanggotaan di alat kelengkapan dewan rutin kami lakukan," kata Amir.

Selain pimpinan komisi V, Amir menuturkan pihaknya juga akan melakukan rotasi terhadap anggota di Banggar hingga AKD lain. Saat ini, proses rotasi masih menunggu hasil diskusi dengan pimpinan fraksi PPP yang lain.

"Iya, kami juga merotasi anggota di banggar, dan AKD lain sementara kami diskusikan di pimpinan Fraksi," kata dia.

Ia menjelaskan rotasi kemungkinan akan mengutamakan unsur pimpinan AKD. Sebab, saat ini, DPR masih membahas rencana anggaran APBN 2023.

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi di KPU RI. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Pencopotan Syaifullah Tamliha dari Pimpinan Komisi V Tak Terkait Suharso

Ketua DPP PPP sekaligus Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi (Awiek) menegaskan 'pencopotan' Syaifullah Tamliha dari Wakil Ketua Komisi V tak berkaitan dengan Suharso Monoarfa yang tak lagi Ketum PPP.

Ia mengatakan, pencopotan Tamliha yang digantikan oleh M. Iqbal bagian dari rotasi biasa AKD Fraksi PPP.

"Biasa dalam rangka tour of duty. Kita memberikan kesempatan yang sama kepada anggota Fraksi PPP berbagi pengalaman untuk bisa memimpin alat kelengkapan di DPR. Pergantian itu tidak istimewa," kata Awiek.

"Sama sekali enggak ada hubungannya karena itu tupoksi di DPP. Ini kan tupoksi di fraksi. Ya penyegaran saja kayak saya misalkan hari ini Wakil Ketua Baleg, siap-siap saja dalam fraksi membutuhkan, saya harus pindah ke badan atau komisi yang lain," imbuh dia.

Ia melanjutkan, penggantian posisi Tamliha ke M. Iqbal sudah direncanakan sejak lama. Menurutnya hanya kebetulan bahwa penggantian ini berdekatan dengan Mukernas yang memutuskan Mardiono sebagai Plt Ketum menggantikan Suharso.

Anggota MPR RI Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Tamliha absen dalam rapat karena sedang umrah. Selain itu, ia mengatakan pihak yang digantikan memang tak perlu hadir.

"Kan yang dilantik bukan Pak Tamliha. Memang di mana-mana begitu. Ketika saya dilantik sebagai Wakil Ketua Baleg saya yang hadir bukan yang lain," tuturnya.

" [Pasti tahu] ya kan suratnya ada tembusannya ke masing-masing anggota yang bersangkutan," ujar dia.

Awiek menekankan pergantian AKD memang kerap dilakukan apabila ada kebutuhan fraksi.

"Misalnya dulu ketika ada fit and proper KPU saya di komisi II. Karena itu kebutuhan. Jadi hari ini kita melihat ada kebutuhan di Pimpinan Komisi V dari PPP untuk regenerasi. Supaya dinamika internal fraksi tetep berjalan sebagaimana mestinya dan semua anggota fraksi di PPP harus siap untuk dilakukan penugasan," jelasnya.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menyampaikan pidato sebelum menyerahkan berkas pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 di gedung KPU, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Kami Tak Ada Niatan Ajukan Reshuffle Suharso ke Jokowi

PPP menegaskan tak ada niat merekomendasikan Presiden Jokowi untuk me-rushuffle Suharso Monoarfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

”Ya kita belum ke arah sana. Sama sekali kami dari PPP tidak ada niatan untuk mengajukan reshuffle terhadap Pak Suharso. Karena kita memegang asas, konstitusi kita bahwa itu adalah hak prerogatif dari presiden,” ujar Awiek.

Ketimbang meributkan hal itu, Awiek menyatakan PPP akan menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden.

”Jadi reshuffle itu adalah hak prerogatif pemegang mandat dari rakyat. Dan kita serahkan sepenuhnya kepada presiden. Jadi kita tidak ikut-ikutan apa yang menjadi tupoksi dari Pak Jokowi,” ucap Awiek.

Terkait hubungan Suharso dengan Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono, Awiek memastikan hal itu masih berjalan baik hingga saat ini. Terakhir komunikasi via telepon, kata dia, juga telah dijalin keduanya.

Sehingga ia memastikan tak ada perpecahan yang terjadi di tubuh PPP terkait urusan pergantian pucuk pimpinan di partai berlogo Ka'bah itu.

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di DPR, Senin (12/9/2022). Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Suharso Monoarfa Kini Ogah Komentar Lagi soal Kisruh PPP

Nasib kisruh PPP kini berada di tangan Suharso Monoarfa. Jika Kepala Bappenas itu menggugat SK Kemenkumham yang sahkan Mardiono Plt Ketum ke PTUN, maka kisruh akan berkepanjangan.

Namun, Suharso Monoarfa kini memilih bungkam soal kisruh PPP.

Suharso memiliki dua agenda di Gedung DPR, Senayan, hari ini. Pertama membahas RUU APBN 2023 di Komisi XI. Usai rapat sekitar pukul 13.20 WIB, Suharso dikejar wartawan yang menanyakan kisruh PPP.

Namun, ditanya dari ruang kerja Komisi XI hingga arah parkiran mobil soal apakah akan gugat ke PTUN, dia menolak bicara.

"Tenang-tenang, awas nanti jatuh," Suharso.

Sekitar pukul 17.30 WIB, Suharso datang lagi ke DPR. Kali ini rapat membahas RUU Papua Barat Daya. Saat baru tiba di DPR , dia lagi-lagi bungkam saat ditanya soal kemungkinan gugat ke PTUN.

"Saya tinggal tanda tangan ya?" Suharso bicara dengan stafnya soal RUU Papua Barat Daya dan mengabaikan wartawan.

Usai rapat sekitar pukul 19.15 WIB, Suharso dikejar wartawan lagi. Dia masih bungkam sambil jalan ke arah parkiran mobil. "Enggak, enggak," ucapnya.

PPP kubu Mardiono serahkan SK baru Kemenkumham ke KPU RI, Senin (12/9/2022). Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Suharso Sudah Telepon Mardiono, Komunikasi Lancar

Awiek mengatakan, komunikasi informal antara Plt Ketum Mardiono dengan Suharso Monoarfa sudah terjalin sejak Mukernas. Menurutnya, komunikasi di antara keduanya berjalan lancar.

"Alhamdulillah lancar, baik, dan informasinya kita dalam waktu dekat akan bertemu. Secara informal komunikasi kita sudah berlangsung. Kemarin di depan pengurus harian yang lain, Pak Mardiono terima telepon dari Pak Harso," kata Awiek.

Meski begitu, Awiek mengaku tak tahu persis apa yang sudah dibicarakan Mardiono dan Suharso. Ia juga tak tahu apakah terjadi pembicaraan agar Suharso mau menerima hasil Mukernas.

"Saya kurang tahu apa yang dibicarakan, tapi ada telepon seperti itu tanda-tanda ada komunikasi terbuka dua arah dan sudah baik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada pertemuan," ungkap dia.

Awiek berharap pertemuan Mardiono dan Suharso secara resmi dapat dilakukan pekan ini. Ia juga mengatakan pertemuan resmi PPP dengan Golkar dan PAN yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan segera diagendakan.

Wakil Ketua Umum PP/Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi. Foto: Dok. Pribadi/Arwani Thomafi

Suharso Pesan PPP Harus Raih Suara Signifikan di Pemilu

Sekjen PPP Arwani Thomafi mengatakan, Suharso dan Mardiono membahas seputar masa depan PPP khususnya menghadapi Pemilu 2024. Ia mengatakan pertemuan berlangsung gayeng dan akrab.

“Alhamdulillah, semalam Bang Harso dan Mas Mardiono bertemu secara fisik, bicara dari hati ke hati, penuh keakraban dan banyak hal strategis yang dibicarakan, khususnya mengenai kesiapan PPP menghadapi Pemilu 2024,” kata Arwani.

Arwani melanjutkan, Suharso menyampaikan dan berpesan kepada Mardiono agar terus memperjuangkan PPP dalam meraih kursi di Pemilu 2024.

“Pesan Bang Harso kepada Mas Mardiono, PPP harus diperjuangkan tidak hanya sekadar lolos parliamentary threshold (PT), namun mampu meraih hasil elektoral yang signifikan, mengembalikan kursi dan posisi PPP seperti pemilu sebelumnya,” ujar Arwani.

Arwani menambahkan, Suharso yakin kepemimpinan Mardiono mampu membawa PPP siap dalam menghadapi Pemilu 2024.