Baca Petitum Gugatan Pilpres di Awal Permohonan, Ini Alasan TPN Ganjar-Mahfud
·waktu baca 3 menit
PerbesarAda yang tak biasa dalam gugatan Pilpres 2024 yang dimohonkan oleh Paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Petitum atau tuntutan yang disampaikan dibacakan di bagian awal permohonan. Biasanya, petitum ada di bagian akhir permohonan.
"Izinkan kami memulai tidak dengan mengikuti sistematika yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tetapi dengan membaca langsung petitum yang akan kami sampaikan lalu diikuti dengan penjelasan mengapa kami melakukan hal tersebut," kata Ketua Tim kuasa hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, membacakan permohonan di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (27/3).
Tim hukum TPN Ganjar-Mahfud menyebut, pembacaan petitum di awal memang tidaklah lazim. Namun mereka ingin hakim konstitusi memahami urgensinya. Termasuk tentang sengketa hasil Pilpres 2024.
Berikut petitumnya:
Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024;
Mendiskualifikasi H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023;
Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 antara H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024; dan
Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
Tim hukum TKN menyebut, petitum ini dibacakan di awal karena kami ingin meminta perhatian Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia untuk melihat urgensi perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ini.
"Pilpres 2024 kali ini bukanlah pemilihan umum presiden dan wakil presiden biasa, tetapi seperti yang banyak dikeluhkan oleh banyak orang bahwa Pilpres 2024 dipenuhi oleh pelbagai pelanggaran pemilihan umum yang seharusnya dilakukan secara “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E UUD NRI 1945 sudah dilanggar secara terang-terangan," pungkasnya.