Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.100.8
Badan Gizi Nasional Ungkap 1 Porsi MBG di Papua Bisa Capai Rp 30 Ribu
24 Februari 2025 19:01 WIB
·
waktu baca 2 menit
ADVERTISEMENT
Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap biaya satu porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua bisa mencapai Rp 30 ribu. Angka ini lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang ditetapkan sebesar Rp 15 ribu.
ADVERTISEMENT
Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN, Nurjaeni, menjelaskan biaya MBG di Papua lebih tinggi karena harga bahan makanan dan distribusi yang lebih kompleks dibanding wilayah lain.
“Anggaran MBG nasional memang rata-rata Rp 15 ribu per porsi. Tapi di Papua bisa sampai Rp 30 ribu karena harga bahan pangan dan biaya logistik yang jauh lebih mahal,” kata Nurjaeni dalam konferensi pers bersama Kedutaan Besar Jepang dan UNICEF di Jakarta, Senin (24/2).
Menurutnya, anggaran Rp 15 ribu yang diumumkan pemerintah sebenarnya terdiri dari Rp 10 ribu untuk bahan makanan dan Rp 5 ribu untuk biaya operasional. Termasuk gaji pekerja, gas, dan listrik.
Namun, besaran anggaran ini tidak bersifat tetap karena menyesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
ADVERTISEMENT
“Misalnya di Jawa Tengah atau Jawa Timur, biaya bisa hanya Rp 12 ribu per porsi. Tapi di Papua, angkanya bisa naik sampai Rp 30 ribu,” jelasnya.
BGN Tak Masalah Jika Ada Penolakan MBG di Papua
Selain soal biaya, Nurjaeni juga menanggapi protes yang muncul di Papua.
Selaras dengan pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, ia menegaskan MBG bersifat opsional.
“Seperti yang sudah disampaikan Presiden dalam berbagai kesempatan, program ini bukan kewajiban. Ini untuk mereka yang membutuhkan. Jadi bagi yang menolak, tidak ada paksaan,” terang Nurjaeni.
Saat ini, terdapat sekitar 700 dapur pusat MBG di seluruh Indonesia, termasuk 20 di Papua. Lima di antaranya terpaksa menghentikan sementara operasionalnya karena penolakan dari para siswa.
Meski demikian, pemerintah tetap melanjutkan program ini untuk sekolah-sekolah yang menerima dan masih membutuhkan.