Badan Kehormatan DPRD DKI Dalami Dugaan Nepotisme Perekrutan PJLP Kep Seribu

Gedung DPRD DKI Jakarta. Foto: Diah Harni /Kumparan

Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta tengah mendalami dugaan nepotisme yang dilakukan salah satu anggota fraksi Nasional Demokrat (NasDem), Muhammad Idris.

Idris dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kepulauan Seribu karena melakukan intervensi saat perekrutan PJLP Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah (UPPD) Perhubungan Kaliadem.

“Sedang kita dalami termasuk si pelapor (LBH), kemudian sedang kita dalami payung hukumnya sama legal standing,” kata Wakil Ketua Badan Kehormatan, Oman Rahman Rakinda, usai rapat paripurna, Rabu (15/3).

Oman mengaku belum memanggil Idris. Alasannya, ia mau menyelidiki laporan yang masuk terlebih dahulu.

“Nanti lihat keterangannya dulu, masih mengumpulkan keterangan. Sementar itu yang sudah kita lakukan,” pungkasnya.

Sebelumnya Idris dilaporkan Ketua Badan Pengurus LBH Kepulauan Seribu, Iman Cahyadi, ke BK DPRD DKI Jakarta pada Desember 2022 lalu.

Iman menyebut, Idris menitipkan 50 nama untuk diloloskan sebagai anggota PJLP.

“Kami mengetahui informasi ini karena saya sendiri orang Pulau (Kepulauan Seribu) kan. Jadi, banyak teman-teman yang bilang bahwa saudara ini datang ke Pelabuhan Kaliadem untuk menekan UPPD Pelabuhan guna mengakomodasi nama-nama yang dibawa untuk diluluskan," kata Iman, dikutip dari Antara, Rabu (15/3).