Badan Siber Siap Kawal Pilkada 2018 dari Serangan Hacker
PerbesarBadan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan melakukan sejumlah langkah untuk menjaga sistem pada Pilkada serentak 2018 tahan terhadap serangan siber. Badan Siber menyiapkan pengamanan.
"Setelah ini kita akan melakukan aksi, untuk pengamanan ada dan lain-lain terhadap sistem yang ada," kata Jubir BSSN Anton Setiyawan usai Focuss Group Discussion (FGD) bertajuk 'Ancaman Siber Terhadap Pilkada 2018', di BSSN, Jakarta, Selasa (17/4).
Menurut Anton ada beberapa tahapan dalam mengamankan sistem. Antara lain monitoring serangan siber dan melakukan IT Security Assessment.
"Kita secara teknik teman-teman dari deteksi akan melakukan memonitoring serangan yang kita kenali. Kedua, kita akan melakukan IT Security Assessment terhadap sistem yang ada," terangnya.
Kemudian, setelah serangan siber dapat dideteksi maka BSSN akan memberikan sejumlah rekomendasi kepada penyelenggara pilkada. Yakni KPU dan Bawaslu.
"Kelemahannya di mana, kita akan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada KPU Bawaslu," jelasnya.
Perbesar"Terus kemudian, dilakukan berbagi hal, dibuatlah prosedural mitigasi kemudian kalau terjadi serangan, kemudian datang terganggu kan semuanya harus dilakukan. KPU sudah ada dan BSSN akan membantu supaya lebih baik lagi gitu kan," imbuhnya.
Anton menegaskan Pilkada serentak 2018 merupakan awal dari kontestasi politik 2019 yang kebih besar. Tentu perlu disiapkan sejak dini.
"Untuk kita pastian bahwa pilkada baik, ini baru pilkada tapi berikutnya kita masuk ke pemilu yang lebih luar biasa gitu," tegasnya.
Sementara, Direktur Deteksi Ancaman BSSN Sulistyo menyebutkan ancaman maupun serangn siber tidak hanya terjadi pada penyelenggara pilkada. Melainkan kebocoran data pribadi dan hate speech adalah kejahatan siber yang marak mendekati Pilkada serentak 2018.
"Ada kecenderungan itu bisa kita lihat terjadi dalam proses Pikada serentak ini berkaitan pertama yaitu kita bisa ambil contoh di kasus Pak Anas (Bupati Banyuwangi) yaitu data-data pribadi diumbar ke publik sehingga Pak Anas mengundurkan diri. Itu tren ke Pilkada 2018," papar Sulistyo.
Untuk itu, menurut Sulistyo ancaman maupun serangan siber tentu menjadi tanggung jawab BSSN.
"Ini juga bagian kami di BSSN untuk melakukan monitoring. Yakni aktor, kita berusaha menelusuri, kedua berkaitan dengan hate speech berasal dari kekecewaan dan sakit hati, itu berkaitan," pungkasnya.