Bagaimana Jika Megawati Tak Usung Puan Capres 2024? Ini Kata Dewan Kolonel

Junimart Girsang. Foto: Prasetyo Utomo/Antara Foto

Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang memastikan 'Dewan Kolonel' yang dibentuk anggota Fraksi PDIP DPR untuk mengantarkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani ke kursi Capres 2024 ada dan bukan sekadar 'guyonan'. Menurutnya, Dewan Kolonel sah-sah saja dan tak berkaitan dengan DPP sehingga tak melanggar AD/ART partai.

Loyalis Puan itu memastikan Dewan Kolonel akan mensosialisasikan nama Puan ke akar rumput selagi menunggu keputusan Ketum Megawati Soekarnoputri menunjuk capres-cawapres usungan PDIP.

Lantas, bagaimana jika Megawati tak menunjuk Puan sebagai bakal Capres 2024?

"Kan, kami tidak pernah bilang, calon presiden kita ini Puan Maharani, enggak pernah kita bilang gitu. Ya, kan? Itu menjadi hak mutlak Ibu Ketua Umum untuk mengumumkan nantinya. Kita tunggu. Kan, begitu," kata Junimart di Gedung DPR Senayan, Kamis (22/9).

"Ya, walaupun [bukan Puan], itu tegak lurus, kan, begitu. Jadi apa yang salah dari kita? Lho, iya, dong, kalau Ibu Mega sudah memutuskan satu nama [walaupun bukan Puan], ya, Dekol ke sana, tapi bukan Dekol lagi [namanya]," imbuh anggota Dewan Kolonel itu.

Junimart menekankan Dewan Kolonel tak akan mempersoalkan anggapan Megawati atau DPP. Sebab, Dewan Kolonel merupakan komunitas pendukung Puan yang tak berkaitan dengan DPP.

Ia menambahkan, adanya Dewan Kolonel bukan berarti ada persaingan pihak tertentu di DPP yang mendukung Puan dan Ganjar Pranowo untuk maju Capres 2024.

"Oh, enggak ada [kubu]. Kita hanya menunggu pengumuman dari Bu Ketum. Dekol itu adalah komunitas yang dibuat secara seketika dan Ibu Puan tidak tahu sama sekali awalnya ini. Walaupun terakhir dia tahu, ya, karena penyampaian dari Pak Utut dan atau Pak Pacul kepada Ibu Puan," terangnya.

"Kan, Ibu Puan menyambut dengan tidak keberatan, kok. Dia hanya berpesan pokoknya semangat gotong royong dipelihara dan tetap taat kepada perintah partai, itu saja," tambah dia.

Di sisi lain, ia mempersilakan apabila kader lain ingin membentuk serupa Dewan Kolonel untuk mengantarkan sosok tertentu ke Pilpres 2024, misalnya untuk Ganjar.

"Ya, mungkin besok ada dewan Iptu, Ipda, kita enggak tahu. Ada Dewan Letkol, silakan saja. Kan, enggak ada masalah," ujarnya.

"Jadi kalau disebut kalau tidak ada persetujuan partai, ini, kan, memang enggak ada hubungannya dengan partai. Ini, kan, suara-suara kami di DPR. Di DPR ini ketika kami kumpul, ya, kan, berwacana-berwacana, jadi," pungkas dia.