Bahas RUU Pemilu, Guru Besar UI Usul Dosen ASN Bisa Nyaleg Tanpa Harus Langsung Mundur Permanen
PerbesarGuru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Valina Singka Subekti, mengusulkan agar dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN) diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tanpa harus mengundurkan diri secara permanen sejak tahap pencalonan.
Menurut Valina, dosen ASN yang ingin maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) cukup berstatus nonaktif sementara selama proses pencalonan.
Ia mengusulkan, kewajiban mengundurkan diri secara permanen baru diberlakukan apabila dosen ASN tersebut telah ditetapkan sebagai calon anggota legislatif terpilih.
“Kami berpandangan bahwa, Pak Rektor ini yang menekankan soal ini, bahwa dosen ASN yang maju sebagai calon anggota legislatif tidak wajib mengundurkan diri secara permanen pada tahap pencalonan. Pengunduran diri diwajibkan setelah ditetapkan sebagai calon terpilih dan diselesaikan sebelum pelantikan,” jelas Valina dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
Valina mengatakan, selama proses pencalonan berlangsung, dosen ASN harus diberlakukan status nonaktif sementara dan tidak menerima tanggungan negara. Dengan demikian, dosen yang mencalonkan diri tidak lagi menjalankan tugas sebagai ASN selama mengikuti proses politik tersebut.
Namun, apabila dosen ASN yang bersangkutan tidak terpilih dalam pemilu, Valina mengusulkan agar mereka tetap mendapatkan jaminan untuk dapat kembali aktif sebagai dosen ASN.
“Status nonaktif harus berlaku sebelum memasuki keanggotaan partai atau mendaftarkan diri sebagai calon,” katanya.
Valina juga menekankan perlunya pembatasan agar jabatan akademik tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis.
Ia menegaskan, dosen ASN yang sedang menjalani masa nonaktif sementara tetap dilarang memanfaatkan jabatan, anggaran, fasilitas, hingga kewenangan akademik untuk kepentingan kampanye.
“Dan bagi mereka dilarang untuk menggunakan jabatan, anggaran, fasilitas, serta kewenangan akademik untuk kepentingan kampanye,” katanya.
Valina menyebut usulan tersebut perlu diselaraskan dengan perubahan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang ASN. Hal itu diperlukan karena terdapat ketentuan yang mengatur larangan keanggotaan partai politik bagi ASN.
Melalui usulan tersebut, pihaknya mendorong adanya pengecualian secara terbatas terhadap larangan keanggotaan partai politik selama dosen ASN menjalani masa nonaktif untuk kepentingan pencalonan legislatif.
“Nah usulan kami ini tentunya nanti mesti diselaraskan dengan perubahan Undang-Undang Pemilu dengan Undang-Undang ASN yang mengatur mengenai soal ini, termasuk pengecualian terbatas atas larangan keanggotaan partai selama masa nonaktif untuk pencalonan,” tuturnya.
“Mengapa kami mengusulkan ini? Kami berpendapat bahwa pembentukan keahlian akademik memerlukan investasi pendidikan, penelitian, dan pengalaman yang panjang. Kewajiban mengundurkan diri secara permanen sejak pencalonan menempatkan perguruan tinggi kita pada risiko kehilangan talenta, meskipun dosen tersebut tidak memperoleh kursi. Skema nonaktif sementara membuka akses akademisi ke lembaga perwakilan dan mempertahankan kontribusinya bagi pendidikan tinggi apabila tidak terpilih,” sambung dia.
Valina menilai keterlibatan akademisi di parlemen juga dapat memperkaya sumber daya keahlian dalam proses penyusunan undang-undang maupun pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
“Kalau DPR itu dalam konstitusi kan fungsinya tiga: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan,” pungkas dia.