Bahlil: Enggak Ada yang Minta Presiden 3 Periode, Jangan Putar Kaset Rusak

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan keynote speech pada pembukaan Refleksi Akhir Tahun 2024 dan Outlook 2025 di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (31/12/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia buka suara terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut adanya pejabat yang berupaya agar masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Bahlil menepis jika usulan itu berasal dari Jokowi seperti yang diisukan.

“Nggak ada yang minta tiga periode itu omongan saya, coba dah dibuka file lama itu. Jadi jangan diputar kaset kotor dong, kaset rusak itu loh,” kata Bahlil saat sesi tanya jawab dalam diskusi refleksi akhir tahun 2024 dan outlook 2025, di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12).

Bahlil menceritakan wacana 3 periode ini bermula dari pernyataannya untuk menunda pelaksanaan Pilpres saat masih menjadi Menteri Investasi kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden ke-7 Jokowi.

"Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk Pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi. Yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali," tutur Bahlil.

"Itu ide itu tidak pernah Presiden. Waktu itu Presiden Pak Jokowi dulu memerintahkan kepada siapa pun. Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya," tambah dia.

Pernyataannya itu ia sampaikan saat menjadi salah satu pembicara acara lembaga survei besutan Burhanuddin Muhtadi.

“Di situ dikatakan bahwa kalau COVID ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya, maka kemudian dibuatlah beberapa skema,” kata Bahlil.

Bahlil pun mengatakan bahwa usulan ini ia suarakan dari aspirasi rekan-rekan pengusaha, buka permintaan tokoh atau Jokowi sendiri.

“Waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha dan teman-teman investor. Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh Pilpresnya ditunda,” kata Bahlil.

Namun ia mengatakan saat itu ia tidak merincikan lebih lanjut skema penundaan Pilpres ini. Menurutnya, usulan menunda Pilpres dan perpanjangan periode masa jabatan presiden adalah perkara yang berbeda.

“Ditunda atau dibuat Pemilunya mundur, itu soal lain. Jadi nggak ada yang minta tiga periode,” kata Bahlil.

“Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya untuk negara gitu. Jadi, harusnya yang dituntut itu saya waktu itu sebagai menteri investasi yang mengeluarkan ide pertama untuk penundaan pilpres,” pungkasnya.