Bahlil: Kursi Menteri Golkar Paling Banyak di Era Prabowo, Harus Disyukuri

Senam Partai Golkar ke 60 tahun bersama Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Sabtu (16/11). Foto: Alya Zahra/kumparan

Partai Golkar mendapat jatah kursi paling banyak di era Presiden Prabowo. Bahkan jumlah kursi menteri ini terbanyak sejak era reformasi.

Menurut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, ada 8 kader Golkar yang dipercaya menjadi menteri di kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

“Bahwa Partai Golkar dalam momentum pemerintahan ini diberikan kepercayaan oleh bapak presiden dan wakil presiden untuk menjadi anggota kabinet kurang lebih sekitar 8 orang menterinya,” ujar dia di Grand Paragon Hotel, Jakarta pada Rabu (11/12).

“1 Menko, 1 gubernur tanpa Pilkada yaitu gubernur Lemhannas, 3 Wamen,” sambungnya.

Ia pun bercerita bahwa sebelum naik podium, ia sempat berbincang dengan ketua umum Golkar terdahulu, Aburizal Bakrie atau Ical dan bertanya jumlah menteri saat masa kepemimpinannya

“Saya tadi tanya kepada para senior, terutama Bang Ical karena yang hadir di sini Bang Ical. ‘Bang waktu abang jadi ketum berapa menterinya?’. ‘5 lil’,” ucapnya.

Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kementerian Hukum, Rabu (20/11/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan

Walau datanya belum lengkap, Bahlil mengeklaim bahwa jumlah kursi menteri paling banyak yang didapatkan Golkar, sejak era reformasi, ada pada masa kepemimpinan Prabowo-Gibran.

“Yang saya dapat informasi adalah sejak reformasi kala ini menterinya Golkar yang paling banyak, dalam periode Pak Prabowo Pak Gibran. Dan ini sebuah hal yang harus kita syukuri,” tuturnya.

Bahlil pun menyampaikan bahwa amanat ini harus digunakan untuk hal yang baik demi kepentingan masyarakat.

“Namun saya ingin menyampaikan bahwa kita harus gunakan jabatan ini dengan baik, harus kedepankan kepentingan umum, kepentingan negara, kesejahteraan rakyat,” ucapnya.

Adapun menteri maupun menko yang berasal dari Golkar adalah Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Wihaji sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, Maman Abdurrahman sebagai Menteri UMKM, dan Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN.