Bahlil soal Pemangkasan Anggaran Kementerian: Menteri Wajib Ikuti

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjawab pertanyaan wartawan sebelum bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Kementerian ESDM menjadi salah satu kementerian yang terkena pemangkasan anggaran. Berdasarkan data yang beredar, anggaran kementerian yang semula sebesar Rp 3,9 triliun dipangkas menjadi Rp 1,8 triliun.

Menanggapi hal itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hal tersebut bukan domainnya. Sebab, pemangkasan itu merupakan ranah Kementerian Keuangan.

"Menyangkut dengan pemotongan anggaran. Wah, itu kan bukan domain saya sebagai menteri ESDM ya. Itu silakan aja ke menteri keuangan, bukan saya. Kalau ditanya tentang mineral batubara dan minyak, ke saya. Kalau LPG, ke saya," kata Bahlil usai acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (8/2).

Terkait pemangkasan anggaran, Bahlil menegaskan bahwa para menteri juga harus pintar mencari inisiatif agar program tetap berjalan. Namun, ia menegaskan bahwa tidak bisa berkomentar banyak mengenai hal itu.

"Yang urusan keuangan, itu juga kita menteri-menteri ini harus pintar-pintar. Jangan mengomentari atau seolah-olah mengetahui secara dalam terhadap tupoksi kementerian lain. Kalau saya enggak bisa mengomentari itu terlalu dalam," ucap dia.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa menteri Kabinet Merah Putih harus ikut dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Namun, apa pun kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dalam hal ini presiden, wajib menterinya ikut. Enggak boleh enggak ikut. Itu pandangan kami. Jadi, helikopter view-nya kan yang tahu tentang bagaimana negara ke depan, itu kan dibawa pimpinan seorang presiden dan wakil presiden," tandasnya.