Baleg DPR Tanggapi Parpol yang Ingin Daftar Pilkada Pakai Aturan Putusan MK

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menghadiri konsolidasi TPN Ganjar-Mahfud MD di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyatakan, KPU sebagai penyelenggara pemilu hanya bisa melaksanakan undang-undang.

Hal ini disampaikan untuk merespons bila ada paslon yang tetap maju dengan dasar putusan MK tentang Pilkada.

"Ya KPU bekerja berdasar undang-undang yang sedang berlaku," ujar Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi (Awiek) saat dijumpai di kompleks parlemen, Senayan, Jakpus, Rabu (21/8).

Awiek menyebut, KPU hanya bisa menolak atau menerima pasangan calon yang mendaftarkan diri. Ini adalah salah satu tugas KPU, bergerak berdasar undang-undang.

"KPU itu pelaksana undang-undang. Kalau sudah ada undang-undang yang baru, KPU itu hanya melaksanakan undang-undang," ujar Awiek.

Dia menjelaskan, apabila nanti RUU Pilkada ini disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah undang-undang yang baru.

"Kalau (RUU) ini sudah diundangkan, ya pasti pakai undang-undang ini. Tidak ada kita menganulir. Asas hukum itu berlaku progresif dan biasa saja. Jadi tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi ketika besok disempurnakan, disahkan, kemudian Presiden mengundangkan, maka undang-undang itu sah berlaku," tutupnya.