Baleg: Fraksi Setuju RUU Kementerian Negara, Akan Dibahas Bareng Pemerintah

Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi alias Awiek, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/6/2023). Foto: Zamachsyari/kumparan

Wakil Ketua Badan Legislatif DPR, Achmad Baidowi alias Awiek, menyebut seluruh fraksi sudah sepakat soal RUU Kementerian Negara dan tidak ada perbedaan pendapat soal itu. Surat presiden (Surpres) soal RUU Kementerian Negara sudah diterima oleh DPR bersamaan dengan tiga RUU lainnya, termasuk soal TNI-Polri.

"Kemarin revisi undang-undang kementerian negara itu usul inisiatif DPR yang disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR artinya kalau di DPR sudah nggak ada masalah," ucap Awiek di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/7).

Ia juga menambahkan bahwa jika terdapat perbedaan pendapat di pihak pemerintah, hal tersebut dapat diselesaikan dalam pembahasan bersama DPR.

"Kalau kemudian di pemerintah ada perbedaan pendapat, ya silakan saja nanti dalam pembahasan bersama DPR," ujar Awiek.

Suasana sidang paripurna ke-21 masa sidang kelima tahun 2023-2024 di ruang sidang paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (9/7/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Meski demikian, dalam rapat paripurna ke-21 masa sidang V tahun 2023-2024 yang digelar Selasa (9/7), empat surpres itu tidak dibacakan. Termasuk surpres soal RUU Kementerian Negara.

Menanggapi hal itu, Awiek mengaku tidak tahu apa alasan keempat surpres itu belum dibacakan saat rapat paripurna. Bisa saja, kata Awiek, surpres itu baru masuk setelah rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Itu agenda dari pimpinan, bisa saja surpres masuk setelah rapat Bamus. Kita enggak tahu kenapa. Biasanya kalau sudah diagendakan di Bamus biasanya langsung dibacakan. Saya kurang tahu itu nanti cek di pimpinan kapan surpresnya datang," kata Awiek