Baleg: Pin Penghargaan Anggota DPR Bukan dari Emas, Beli di Toko Suvenir

Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya saat dijumpai di kompleks parlemen, Rabu (18/9/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Seluruh anggota DPR RI kecuali yang wafat dan dipecat pada periode 2019-2024 bakal mendapatkan tanda penghargaan di akhir masa keanggotaannya.

Para anggota ini akan diberikan tanda penghargaan yang terdiri atas piagam dan pin berwarna emas.

Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR yang bertanggung jawab dalam penyusunan aturan penghargaan anggota DPR, Willy Aditya, menegaskan bahwa pin ini tidak terbuat dari emas.

“Ndak, ndak, kan, ketua panjanya saya itu, itu nggak ada emas itu secara eksplisit di peraturan DPR itu logam yang bukan emas,” kata Willy saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Senin (30/9).

Saat ditanya berapa tepatnya anggaran yang digelontorkan DPR RI untuk menyediakan tanda penghargaan ini, Willy mengaku tidak mengetahui angka tepatnya. Politikus NasDem ini mengatakan, urusan alokasi anggaran ini merupakan tupoksi kesekjenan DPR RI.

Meski begitu, ia mengatakan harga pin yang diberikan ini bahkan lebih murah dari aksesoris pin yang dijual di toko suvenir DPR RI.

Pin DPR RI yang di jual di toko suvenir DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Senin (30/9/2024). Harganya Rp 40 ribu hingga Rp 130 ribu. Foto: Haya Syahira/kumparan

“Nah, total anggarannya nggak tahu saya, di kesekjenan. Itu lebih murah dari yang di bawah itu (merujuk pada toko suvenir DPR RI) harganya,” kata legislator NasDem itu.

kumparan lalu mengecek harga aksesoris pin di toko suvenir. Harganya variatif mulai dari Rp 40 ribu hingga Rp 130 ribu. Seluruhnya berwarna emas.

Willy menjelaskan bahwa inti dari pemberian tanda penghargaan ini bukan dilihat dari besar anggarannya.

“Gini, temen-temen cek, lebih mahal jangan-jangan gift yang diberikan setiap paripurna ketimbang itu,” kata Willy.

“Kita tidak ingin itu wah gitu, harganya bukan di sana, harganya kan kita berikan apresiasi atas dedikasi dan loyalitasnya,” pungkasnya.

Meski penghargaan purnatugas untuk anggota DPR — menurut Willy harganya murah— tetap saja memicu kritik. Sebab kinerja DPR 2019-2024 dinilai tak memuaskan.