Baleg Setujui RUU Provinsi NTB dan NTT Jadi Usul Inisiatif DPR

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui hasil penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedua RUU tersebut akan diproses lebih lanjut menjadi usulan inisiatif DPR.
Persetujuan itu diambil dalam rapat pleno Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).
“Baik, selanjutnya setelah kita bersama-sama mendengarkan pandangan mini fraksi, selanjutnya kami minta persetujuan rapat: apakah hasil penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat dan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?” kata Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan.
“Setuju, Pak!” jawab peserta rapat.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Provinsi NTB dan NTT, Sturman Panjaitan, mengatakan perubahan kedua undang-undang tersebut dilakukan secara terbatas. Fokusnya adalah memperkuat potensi daerah, khususnya sektor pariwisata, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.
“Yang pertama, Panja menyepakati bahwa rancangan undang-undang tentang provinsi NTB dan rancangan undang-undang tentang provinsi NTT, dilakukan perubahan secara terbatas dengan semangat memperkuat potensi daerah khususnya sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Sturman.
Dalam draf perubahan, kedua provinsi akan memiliki ketentuan mengenai karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam, serta sektor-sektor yang dapat dikembangkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
Untuk NTB, karakteristik wilayah yang diatur mencakup kawasan pesisir dan pantai, dataran tinggi, pegunungan, perbukitan, taman nasional, hingga kawasan pelawangan yang menjadi bagian dari potensi strategis pariwisata.
Sementara itu, karakteristik wilayah NTT mencakup kawasan pesisir, pantai, pegunungan, perbukitan, taman nasional, kepulauan, hingga kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia.
Pungutan Wisatawan Asing hingga Obligasi Daerah
Dalam draf perubahan Pasal 5 kedua undang-undang tersebut, pemerintah daerah dimungkinkan memperoleh sumber pendanaan lain di luar dukungan pemerintah pusat.
Sumber pendanaan tersebut antara lain penerbitan obligasi daerah, pungutan terhadap wisatawan asing untuk perlindungan budaya dan lingkungan alam, bantuan dari pihak nonpemerintah, hingga dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang beroperasi di wilayah masing-masing provinsi.
“Selain dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menerbitkan obligasi daerah, melakukan pungutan bagi wisatawan asing untuk perlindungan budaya dan lingkungan alam, menerima bantuan dari pihak non-pemerintah, menerima dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat,” kata Sturman saat membacakan laporan Panja.
Ketentuan serupa juga dimasukkan dalam draf perubahan UU Provinsi NTT. Pemerintah Provinsi NTT dapat menerima kontribusi dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat, serta menerbitkan instrumen pendanaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengaturan lebih lanjut mengenai sumber pendanaan tersebut akan dituangkan dalam peraturan daerah masing-masing provinsi.
Pembentukan Aturan Turunan Dibatasi Maksimal 2 Tahun
Panja juga menyepakati penambahan ketentuan mengenai batas waktu pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut perubahan kedua undang-undang tersebut.
“Keempat, Panja menambahkan ketentuan mengenai limitasi pembentukan peraturan perundang-undangan ini ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan,” ujar Sturman.
Sturman mengatakan, tim Panja sebelumnya telah menggelar rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pariwisata, serta Gubernur NTB dan Gubernur NTT pada 16 November 2026.
Pembahasan materi kedua RUU kemudian dilanjutkan secara intensif dalam rapat Panja pada 17 November 2026.
Hasil penyusunan kedua RUU tersebut selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di DPR.
