Baleg soal Anggota DPA Tak Terbatas: Tak Batasi Ruang Gerak Presiden

9 Juli 2024 17:33 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas di kawasan DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas di kawasan DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas, menyebut jumlah Dewan Pertimbangan Agung (DPA)--yang tadinya bernama Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)--tidak akan dibatasi. Hal ini tertuang dalam RUU Wantimpres yang telah disetujui untuk dibawa ke rapat paripurna dan disahkan sebagai RUU inisiatif DPR.
ADVERTISEMENT
"Kita tidak mau membatasi [jumlah anggota DPA], supaya tidak membatasi ruang gerak presiden," kata Supratman di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/7).
Menurutnya, semakin banyak orang yang bisa memberikan masukan kepada presiden akan lebih baik. Apalagi jika orang-orang ini memiliki kapasitas dan kemampuan yang mumpuni.
"Semakin banyak orang yang bisa memberi masukan kepada seluruh orang orang yang punya kapabilitas dan kapasitas itu kan semakin baik buat republik ini,” sambungnya.
Supratman menyebut, anggota dan ketua DPA ini nantinya bakal dipilih langsung oleh presiden.
“Ada, ketua itu nanti akan tetap presiden yang akan tetapkan, karena kan ini presiden ingin mendapatkan orang-orang terbaik dalam rangka memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam rangka proses pembangunan yang sedang kita lakukan," ungkapnya.
Presiden Jokowi lantik Anggota Wantimpres Sisa Masa Jabatan 2019-2024. Foto: Tangkapan Layar Biro Pers Setpres
Meski begitu, Supratman membantah RUU ini dibuat untuk mengakomodir kepentingan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Menurutnya, presiden memiliki hak untuk menentukan orang-orang untuk berkontribusi kepada negara.
ADVERTISEMENT
“Apakah itu sesuai kebutuhan, bukan kebutuhan presiden sebagai pribadinya, tetapi buat negara dan bangsa. Semakin banyak orang yang bisa berkontribusi terhadap pembangunan ini dan memang punya kapasitas itu semakin baik dan enggak ada yang salah,” pungkasnya.