Bambang Pacul: Jokowi Cawe-cawe Sesuai Adab Jawa, Tidak Intervensi

Momen Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Berjabat Tangan. Foto: Dok. Istimewa

Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul membela pernyataan Presiden Jokowi yang mengakui cawe-cawe capres demi negara.

Menurutnya, Jokowi cawe-cawe capres dengan adab dan bukan melakukan intervensi kepada calon tertentu.

"Cawe-cawe, diksi Jawa, Jawa Tengah, kalau orang Jawa Tengah tahu cawe-cawe itu artinya adalah akan ikut campur, ikut mewarnai. Cawe-cawe yang berkelebihan tentu nanti ada yang kurang bersepakat, maka cawe-cawenya itu sesuai dan keadaban yang ada," kata Pacul di DPR Senayan, Selasa (30/5).

"Keberadaban yang ada, kesantunan yang ada, kepatutan yang ada, itu adalah kode yang bagus. Bagi yang lain, Bapak presiden terbuka bahwa dia akan ikut campur nanti. Tapi ikut campur nanti clear toh ikut campurnya kaya apa, iya toh?" imbuh dia.

Pacul menegaskan, persoalan capres dan cawapres ada di tangan partai. Sehingga ia meyakini cawe-cawe yang dilakukan Jokowi masih bagian dari demokrasi.

Presiden Jokowi saat bertemu pemred media di Indonesia. Foto: Dok. Agus Suparto

"Kalau nanti ikut campurnya di dalam penetapan capres-cawapres itu kan urusan partai. Tapi setelah itu Pak Jokowi kan punya pasukan yang Musra, mungkin mau diarahkan ke mana Musranya, itu kan [terserah] Pak Presiden. Karena di situ dapat info kalau Pak Presiden mengatakan, demokrasi itu. Ya biasa kalau beda pandangan," ungkap Pacul.

Pacul yakin Jokowi tak akan melakukan intervensi capres-cawapres. Meski ada endorse politik, ia mengingatkan keputusan final capres ada di tangan partai.

"[Pengaruhi hasil pemilu] enggak dong. Itu maka saya katakan, kepatutannya cawe-cawe dalam Bahasa Jawa ada kepatutannya. Nggak boleh cawe-cawe mengintervensi, itu nggak boleh," ujar dia.

"[Endorse] sangat mungkin sesuai dengan aturan yang ada. Maka kan Pak Jokowi di situ mengatakan, kalau sampai penetapan capres dan cawapres itu adalah urusan partai. sesuai peraturan perundangan, tapi setelah KPU menetapkan maka itu rakyat boleh ikut melakukan pilihan," pungkas dia.