Bamsoet Dorong Panglima TNI Tumpas OPM: Urusan HAM Dibahas Belakangan

Bambang Soesatyo di Podcast Akbar Faizal Uncensored Spesial HUT ke-78 MPR RI. Foto: Dok. Istimewa

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, mendukung langkah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, menetapkan penyebutan kelompok kriminal bersenjata Papua (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Bamsoet menegaskan, keselamatan bangsa di atas segalanya. Ia mendukung TNI-Polri untuk menumpas OPM.

"Urusan HAM kita bicarakan kemudian, jika mereka (OPM) sudah berhasil kita tumpas," kata Bamsoet dalam keterangannya dikutip Minggu (14/4).

Markas anggota KKB pelaku penembakan pesawat Wings Air di Papua ditangkap. Foto: Dok. Istimewa

Bamsoet menegaskan, dirinya siap pasang badan jika ada pihak yang mempersoalkan HAM atas kewajiban TNI-Polri dalam melaksanakan penegakan hukum dan melaksanakan perintah konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayah tumpah darah Indonesia.

Penyebutan OPM tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor STR/41/2024 tertanggal 5 April tahun 2024, dengan alasan kelompok bersenjata di Papua menamakan dirinya sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sama dengan OPM.

"Keputusan Panglima TNI menyatakan kembali kelompok bersenjata di Papua sebagai OPM sudah tepat. OPM merupakan istilah untuk gerakan pro-kemerdekaan Papua sejak tahun 1963. Selama ini kelompok bersenjata Papua terus melakukan aksi separatis, teror hingga pembunuhan. Aksi keji dan biadab dilakukan terhadap guru, tenaga kesehatan, personel TNI/Polri hingga masyarakat umum," ujar Bamsoet.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan keterangan usai melakukan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/12/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Wakil Ketua Umum Golkar ini menekankan, pemerintah, TNI-Polri harus terus melakukan tindakan tegas dan terukur kepada OPM.

Ia menilai, sikap tegas negara terhadap OPM di Papua merupakan wujud kehadiran negara untuk menghentikan pembunuhan dan teror berkelanjutan terhadap warga sipil di Papua.

"Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap para kelompok separatis, teroris ataupun OPM untuk meneror serta melakukan aksi kejahatan hingga menimbulkan korban jiwa. Semua gerakan separatis dan teroris di Indonesia harus ditumpas hingga bersih. Jangan berikan peluang gerakan separatis dan teroris tumbuh subur di Indonesia," tegas Bamsoet.

Eks Ketua DPR RI ini menambahkan, selain melakukan tindakan tegas dan terukur, pemerintah perlu terus membangun dialog dengan pemerintah daerah para tokoh adat, suku, agama, pemuda, dan berbagai tokoh masyarakat Papua lainnya.

Dialog dilakukan untuk menghasilkan solusi komprehensif tentang masa depan tanah Papua yang aman dan damai.

"Penyelesaian persoalan kelompok bersenjata di Papua harus dilakukan secara komprehensif. Selain melalui tindakan tegas dan terukur aparat keamanan, pemerintah tetap perlu melakukan penyelesaian melalui jalur dialog dengan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan," pungkas Bamsoet.