kumparan
6 Oktober 2019 15:23

Bamsoet Harap Jokowi Pilih Menteri yang Responsif atas Aspirasi Publik

Bambang Soesatyo launching buku  'Akal Sehat'
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat launching buku miliknya yang berjudul 'Akal Sehat' di Posko Bamsoet di kawasan Menteng, Jakarta. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan Presiden Jokowi agar memilih sosok menteri yang mampu merespons beragam masalah di masyarakat. Bamsoet menilai demonstrasi besar belakangan ini perlu menjadi masukan bagi kabinet 2019-2024.
ADVERTISEMENT
"Menjadi hak prerogatif presiden untuk memilih sosok menteri dari berbagai komunitas, termasuk unsur partai politik (parpol) maupun para profesional. Karena Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan pada beberapa sektor, sosok menteri yang mau bekerja keras tentu menjadi persyaratan utama," kata Bamsoet kepada wartawan, Minggu (6/10)
"Syarat lain yang tidak kalah pentingnya adalah sosok menteri yang juga responsif dan komunikatif dengan semua elemen masyarakat," sambung dia.
Bagi Bamsoet, menteri yang komunikatif diperlukan agar bisa menyerap aspirasi publik. Penyerapan aspirasi itu nantinya direspons melalui program kerja dan kebijakan atau peraturan menteri.
"Memilih menteri tidak sekadar pekerja keras seperti periode sebelumnya, tetapi juga sosok menteri yang responsif terhadap aspirasi masyarakat di semua daerah. Aspirasi dan ketidakpuasan antara daerah yang satu dengan lainnya pasti tidak sama, karena karakter daerah dan masyarakat Indonesia memang berbeda-beda," tuturnya.
ADVERTISEMENT
Contohnya, menurut Bamsoet, kasus Papua. Bamsoet mengklaim pemerintah telah memberi perhatian lebih kepada Papua. Namun, hingga saat ini, segala sesuatu yang telah dikerjakan untuk Papua ternyata belum memuaskan semua elemen masyarakat.
"Berangkat dari kecenderungan itu, pemerintah bersama parlemen tentu harus mencari rumusan baru untuk menjawab aspirasi masyarakat Papua," ujarnya.
Bamsoet berpandangan, rangkaian unjuk rasa dan ledakan beberapa peristiwa akhir-akhir ini, baik di Papua, maupun beberapa kota di Jawa dan Sulawesi, harus menjadi renungan pemerintah. Sebab, rangkaian pesan dari unjuk rasa dan peristiwa itu, secara tidak langsung menjadi masukan penting.
"Menjadi bukti bahwa masyarakat semakin cerdas dan kritis, sehingga presiden dan para pembantunya dituntut memiliki sensitivitas yang tinggi serta sigap merespons aspirasi masyarakat," tandasnya.
ADVERTISEMENT
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan