Bamsoet: Munas Tandingan Akan Ada Kalau Demokrasi di Golkar Terhambat

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Foto: Dok. MPR

Kubu calon ketua umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengancam akan menggelar musyawarah nasional (munas) tandingan jika acara yang dihelat pada 3-6 Desember itu tidak berjalan sesuai AD/ART. Bamsoet mengaku baru mendengar hal tersebut.

"Saya baru mendengar. Saya tidak bisa komentar karena saya baru mendengar," kata Bamsoet usai berkunjung ke DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (26/11).

Meski begitu ia mengakui ancaman tersebut bisa jadi kenyataan jika dalam munas partai berlogo pohon beringin proses demokrasi tidak berjalan. Ia mengatakan jika demokrasi itu dihambat, maka bisa jadi munas tandingan dilakukan seperti yang pernah terjadi di Golkar pada 2013.

"Tapi yang pasti dalam sejarah Partai Golkar munas tandingan itu ada kalau saluran demokrasinya tersumbat, dipaksakan seperti halnya yang lalu-lalu. Tapi kalau munas itu berlangsung demokratis maka tidak ada alasan untuk membuat munas tandingan," kata Bamsoet.

Ketua MPR Bambang Soesatyo jelang rapat pimpinan MPR di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Komplek Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Sebelumnya, salah satu dari kubu Bamsoet, Wasekjen DPP Golkar Viktus Murin mengatakan ada banyak anomali (keanehan) dalam tahapan dan proses pelaksanaan munas. Misalnya, manipulasi makna musyawarah mufakat sebagai aklamasi atau calon tunggal.

Kemudian, pengurus Golkar yang dicurigai atau diidentifikasi sebagai pendukung Bamsoet, dicoret dari kepanitiaan munas. Hal inilah yang melatarbelakangi kubu Bamsoet ingin menggelar munas tandingan.