Bamsoet: Setelah Putusan MK Rekonsiliasi, Kita Tak Butuh Oposisi

11 April 2024 22:38 WIB
·
waktu baca 2 menit
Bambang Soesatyo di Podcast Akbar Faizal Uncensored Spesial HUT ke-78 MPR RI. Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Bambang Soesatyo di Podcast Akbar Faizal Uncensored Spesial HUT ke-78 MPR RI. Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, rekonsiliasi menjadi momentum pas setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan sidang gugatan hasil Pilpres 2024. MK diagendakan membacakan putusan pada 22 April.
ADVERTISEMENT
"Ini yang ditunggu pasca tanggal 22 (April) nanti, maklumat Mahkamah Konstitusi nanti adalah rekonsiliasi," ujar Bamsoet kepada wartawan di rumah dinas Airlangga Hartarto, Jalan Widya Chandra III nomor 6, Jakarta Selatan, Kamis (11/4).
"Tadi kita sudah lihat ada Pak Arsjad datang ke sini, sedangkan tadi sore bertemu dengan Pak Rosan. Pertemuan antara tim pemenangan pilpres Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud itu adalah suatu hal yang baik," tambahnya.
Ketua Mahakamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (ketiga kanan) memimpin sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (4/4/2024). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO
Bamsoet tidak ingin ke depan ada gesekan politik. Bahkan ia menyebut Indonesia tidak memerlukan oposisi.
"Diharapkan ke depan tak ada lagi gesekan-gesekan. Makanya kalau perlu, kita tak butuh oposisi, kita butuh gotong-royong, kita butuh demokrasi gotong-royong dan gak dibutuhkan lagi oposisi. Dan saya mendukung jika Pak Prabowo merangkul semua parpol untuk bersatu membangun bangsa ini ke depan," ucap Bamsoet.
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Umum Golkar ini mengatakan, demokrasi gotong-royong yang dimaksud memiliki konsekuensi yakni merangkul masuk ke dalam pemerintahan.
"Iya konsekuensinya pasti harus merangkul. Membangun bangsa secara sama-sama," tuturnya.
Lebih lanjut, meski tidak membutuhkan oposisi, Bamsoet menilai check and balance dalam pemerintahan tetap harus dijaga.
"Bersatu itu bukan berarti check and balance tidak hidup. Kita bisa memusyawarahkan dalam sistem demokrasi kita sendiri, kita Golkar dan parpol lain yang satu koalisi bukan berarti selalu satu pandangan, tapi kita bisa selesaikan dengan baik. Jadi bukan berarti tak ada check and balance," pungkasnya.