Bamsoet Sindir Risma Marah-marah: Jadilah Teladan, Jaga Harga Diri Orang Lain

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (20/1/20). Foto: Dok. MPR RI

Aksi Mensos Tri Rismaharini atau Risma yang marah-marah sambil ancam menembak kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Fajar Sidik Napu, di Gorontalo menuai perhatian publik.

Kemarahan Risma berawal dari perbedaan laporan Program Keluarga Harapan (PKH) setempat dengan data Kemensos.

Terkait hal ini, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan seorang pemimpin harus menjadi teladan masyarakat. Menurutnya, perasaan marah wajar diluapkan namun bisa dilakukan dengan cara lain.

"Bagaimana pun yang saya ketahui pemimpin itu harus menjadi contoh, teladan. Kami saja sebagai katakanlah pimpinan di level kecil pun kalau marah dengan bawahan itu biasanya kita panggil dalam satu ruangan, empat mata," kata Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Senin (4/10).

"Kita marah keras tidak apa-apa. Yang penting adalah pesan sampai tapi harga diri seseorang tidak boleh dilukai," imbuh Bamsoet.

Mensos Tri Rismaharini marah-marah saat rapat Bansos dengan Pemprov Gorontalo, Kamis (30/10). Foto: Dok. Istimewa

Bamsoet berpikir positif mungkin Risma butuh istirahat karena terlalu bekerja keras dalam menjalankan tugasnya.

"Ya menurut saya mungkin Bu Risma terlampau kerja keras, mungkin memerlukan istirahat, rileks ya supaya pikiran jernih dan terbuka,"

Dia menyebut Risma memang sosok pemimpin yang suka bekerja keras. Namun, menurut Bamsoet, Risma juga perlu menjaga keseimbangan dalam bertugas.

"Saya berharap Bu Risma sebagai sosok pemimpin luar biasa memimpin Surabaya mungkin karena kerja keras beliau yang luar biasa itu beliau perlu menjaga keseimbangan. Tapi kalau bicara soal prestasi beliau luar biasa, kami memberikan apresiasi," pungkas eks Ketua DPR ini.

Sebelumnya, Fadjar sudah memberikan klarifikasi terkait data yang memicu amarah Risma. Kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Fajar menjelaskan saat itu, ada 26 nama penerima PKH yang dipertanyakan oleh kepala desa kenapa uangnya belum masuk.

Fajar menjelaskan karena nama-nama tersebut belum masuk di daftar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang menjadi domain Kementerian Sosial.

“Berikutnya saya jelaskan karena saat ini sedang terjadi proses pemadanan data sehingga terindikasi KPM ini dinonaktifkan dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” beber Fajar dikutip dari website Pemprov Gorontalo, Minggu (3/10).