Bamsoet Tak Hadir Panggilan Pertama, Sidang MKD Ditunda

Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memanggil Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), Kamis (20/6/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menunda sidang terkait klaim anggota Fraksi Partai Golkar DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) soal amendemen UUD 1945 yang telah disepakati semua parpol.

Sebab, Bamsoet yang juga Ketua MPR ini tidak hadir dalam pemanggilan pertama dalam sidang yang dijadwalkan hari ini, Kamis (20/6).

Lewat suratnya, Bamsoet mengatakan tidak bisa hadir karena memiliki agenda sebagai Ketua MPR yang sudah dijadwalkan lebih dulu.

“Surat dari teradu tidak dapat diterima karena tidak memiliki nilai untuk dipertimbangkan tentang ketidakhadirannya karena tidak memenuhi pasal 3 dan 4 tatib DPR RI,” kata pimpinan MKD, Adang Daradjatun, Kamis (20/6).

“Sehingga oleh karena itu keputusan hasil musyawarah MKD akan memanggil teradu yang akan kami jadwalkan kemudian untuk mendengarkan keputusan MKD. Dijadwalkan kemudian setelah rapat internal MKD,” lanjutnya.

Mahakamah Kehormatan (MKD) DPR terima laporan terhadap Ketua MPR Bambang Soesatyo terkait kesepakatan Amandemen UUD 1945. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Setelah itu Adang pun bertanya kepada anggota MKD. Seluruh anggota pun sepakat.

“Setuju,” kata seluruh anggota.

Berdasarkan surat panggilan pertama MKD kepada Bamsoet, politikus Golkar itu dilaporkan oleh mahasiswa Universitas Islam Jakarta, Muhammad Azhari, pada tanggal 6 Juni 2024. Bamsoet dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik soal pernyataannya bahwa seluruh partai politik sepakat untuk melakukan amendemen UUD 1945 dan memastikan siap melakukan amandemen tersebut termasuk untuk menyiapkan peraturan peralihannya.