Banggar DPR: Pendidikan Gratis Butuh Rp 302 T, Bisa Terealisasi 2028
PerbesarKetua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyebut program pendidikan gratis mulai jenjang SD hingga perguruan tinggi dapat terealisasi pada 2028. Namun, ia menilai pelaksanaannya ideal dilakukan secara bertahap.
Said mengatakan Banggar saat ini baru menganggarkan Rp 5 triliun untuk pendidikan jenjang SD dan SMP sebagai tahap awal atau pilot project. Sementara, pemerintah dan DPR masih melakukan pemetaan kebutuhan anggaran pendidikan gratis dari jenjang SD hingga perguruan tinggi.
“Yang pertama di badan anggaran untuk SD, SMP itu baru kami anggarkan Rp 5 triliun. Tapi komitmen kami nanti baru di 2028. Sebagaimana disampaikan oleh bapak Presiden, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah sekarang baru kita mapping berapa kebutuhan untuk SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9).
Menurut Said, berdasarkan hitungan sementara, kebutuhan anggaran pendidikan gratis untuk jenjang SD, SMP, dan SMA mencapai sekitar Rp 210 triliun. Sementara kebutuhan untuk perguruan tinggi diperkirakan mencapai Rp 92 triliun.
Dengan demikian, total kebutuhan anggaran untuk merealisasikan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi diperkirakan mencapai sekitar Rp 302 triliun.
“Hitungan sementara dibutuhkan sekitar hampir kalau SD, SMP, SMA secara keseluruhan itu sekitar 210 triliun kemudian perguruan tinggi 92 triliun. Itu artinya hampir 302 triliun. Nah kita coba pilot project 5 triliun dulu sekarang ini kemampuannya. Tapi insya Allah di 2028 akan menjadi kenyataan,” ungkap Said.
Said menjelaskan anggaran Rp 5 triliun tersebut akan digunakan untuk pilot project pendidikan gratis pada jenjang SD hingga SMP.
Menurut dia, pemerintah nantinya akan menentukan lokasi pelaksanaan pilot project tersebut, sementara Banggar merekomendasikan wilayah 3T menjadi prioritas.
“Iya, kita pilot project pemerintah yang akan melakukan yang paling pas kalau dari rekomendasi badan anggaran itu di 3T. Itu prioritas,” kata Said.
“SD sampai SMP. Iya, yang 5 triliun khusus pilot project itu dong. Karena kan, bapak Presiden baru seminggu ini. Nah kami sudah maju di depan. bongkar itu kan tidak semudah itu karena sekali bongkar 302 triliun,” sambungnya.
Idealnya Dilakukan Bertahap
Said menyebut target 2028 menjadi momentum pendidikan gratis dapat direalisasikan. Meski demikian, ia mengatakan program tersebut sebaiknya tidak langsung diterapkan secara penuh, melainkan dilakukan secara bertahap agar tata kelolanya dapat dipersiapkan dengan matang.
“2028, Insya Allah. Walaupun kita ingin sebenarnya sekolah gratis ini SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi itu bertahap. Yang paling ideal. Karena khawatir kalau tidak dipersiapkan secara matang nanti akan menimbulkan persoalan di tata kelola. Katakanlah di 2028 60% 75% dulu baru di tahun berikutnya 2029 bisa 100%. Saya ingin mencoba realistis,” ujar Said.
Ia mengatakan penyusunan anggaran pendidikan gratis juga perlu mempertimbangkan kebijakan pemerintah lainnya, termasuk rencana terkait guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Karena juga ada permintaan bapak Presiden selain PPPK, guru-guru juga kan akan ditarik ke pusat. Nah itu kan ada paradigma baru dalam penyusunan APBN kita,” kata dia.
Said juga mengatakan Banggar belum langsung menentukan skema pendidikan gratis, termasuk untuk jenjang perguruan tinggi. Menurut dia, pemerintah dan DPR masih perlu mengkaji tata kelola serta besaran kebutuhan anggaran per siswa.
Hal tersebut juga menyangkut skema bagi perguruan tinggi serta cakupan sekolah yang akan mendapatkan pembiayaan dari pemerintah.
“Makanya tidak langsung serta-merta sak tek sak tek. Banggar langsung memutuskan karena kita ingin tahu tata kelolanya seperti apa dulu. Dan kita akan hitung sebenarnya kebutuhan per siswa berapa sih? Kan 210 itu kan masih hitungan kasar semua,” tutur Said.
“SD, SMP, SMA kira-kira perlunya 200 kebutuhannya 210, kemudian sekolah perguruan tinggi kebutuhannya 92, itu apa? Semua sekolah negeri. Lah yang swasta ke depan piye? Sehingga perlu kajian yang relatif komprehensif,” tambahnya.
Said mengatakan perhitungan sekitar Rp 302 triliun tersebut masih bersifat kasar. Karena itu, Banggar masih perlu melakukan kajian lebih komprehensif sebelum menentukan skema dan besaran anggaran pendidikan gratis.
Ia juga memastikan cakupan pendidikan gratis nantinya tidak hanya memperhatikan sekolah negeri di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekolah negeri di bawah Kementerian Agama juga termasuk dalam pembahasan.
Prabowo Ingin Pendidikan Gratis
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan biaya pendidikan di sekolah negeri, mulai SD hingga perguruan tinggi negeri, harus gratis. Ia mengatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas rencana tersebut.
“Saya akan segera mengadakan ratas. Pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis,” kata Prabowo dalam acara puncak HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (18/9).
Prabowo kemudian menegaskan pendidikan gratis tersebut mencakup jenjang SD, SMP, SMA hingga universitas negeri.
“Biaya pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, Universitas Negeri harus gratis,” ujarnya.
Prabowo juga menyinggung sumber anggaran untuk merealisasikan kebijakan tersebut.
“Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang dicolong, yang dicuri,” tutur Prabowo.