Bangladesh Kacau, Jusuf Kalla: Jangan Sampai Terjadi di Indonesia

Eks Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memberikan pandangannya terkait situasi politik dan ekonomi global yang sedang kacau, terutama di negara-negara berkembang seperti Bangladesh, Selasa (6/8).

JK berharap apa yang menimpa negara-negara tersebut jangan sampai terjadi di Indonesia. Sehingga, menurutnya, penting untuk mengantisipasi faktor-faktor perpecahan di masyarakat.

"Kalau kita lihat sekarang di Asia dan Afrika, banyak negara sedang mengalami kekacauan. Bangladesh kacau, Pakistan juga kacau. Di Kenya, di Nigeria, situasinya sama. Semua negara ini adalah negara berkembang, dan jika mereka rusak, bisa menjalar ke mana-mana. Walaupun efeknya lebih kecil dibandingkan dengan negara besar yang rusak, tapi tetap akan menjadi masalah bagi kita semua," jelas Jusuf Kalla dalam diskusi eksklusif DipTalk bersama kumparan.

Ia menyoroti bahwa kelemahan ekonomi menjadi faktor utama yang menyebabkan kerusuhan di negara-negara tersebut.

"Ekonomi lemah, ada masalah sedikit, hancur. Perdana menteri lari. Jangan sampai terjadi di sini. Karena itu kita harus memperkuat negara kita," tegasnya.

Demonstran menyerbu istana Perdana Menteri Sheikh Hasina di Dhaka, Bangladesh, Senin (5/8/2024). Foto: K M ASAD / AFP

Protes di Bangladesh meletus sejak Juni lalu akibat sistem kuota pekerjaan pemerintah yang kontroversial. Kebijakan itu berubah menjadi kerusuhan nasional usai tanggapan keras pihak berwenang.

Hampir 300 orang di Bangladesh tewas dalam beberapa minggu menjadi salah satu fase paling mencekam dari pemerintahan eks Perdana Menteri Sheikh Hasina selama 15 tahun.

Pada 21 Juli, Mahkamah Agung mengurangi kuota pekerjaan pemerintah—pekerjaan tersebut semacam Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka mengalokasikan sepertiga dari pekerjaan tersebut untuk keturunan veteran Perang Pembebasan Bangladesh tahun 1971.

Usai kediamannya diserbu ribuan mahasiswa, Hasina akhirnya mengundurkan diri dan meninggalkan negara itu pada Senin (5/8).

DipTalk bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla. Foto: Dicky Adam Sidiq/kumparan

Dalam diskusi tersebut, JK juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas politik dan ekonomi demi mencegah krisis seperti yang terjadi di negara-negara lain.

"Kalau bergabung antara krisis politik dan krisis ekonomi, ya seperti terjadi pada tahun 1998-1999. Apa yang terjadi di Bangladesh, Pakistan, Kenya, dan Nigeria adalah akibat dari utang yang terlalu banyak, sehingga pajak harus dinaikkan dan tidak ada lagi dana lainnya. Itu bisa terjadi apabila kita tidak hati-hati," tambahnya.

Menurutnya, pemerintah, pelaksana pemilu, dan masyarakat harus menjunjung tinggi hukum dan tidak memecah belah masyarakat.

"Artinya pemerintah, pelaksana pemilu, dan juga masyarakat harus menjunjung rule of law. Jangan sampai seperti itu lagi. Jangan memecah belah masyarakat ini. Situasi seperti di Bangladesh, Kenya, dan Nigeria bisa terjadi kalau pemerintah tidak mampu mengatur keuangan dengan baik," ungkap JK.