Bangladesh Rusuh Besar: Gedung Pemerintah Dibakar Internet Padam

19 Juli 2024 11:42 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pendukung anti kuota bentrok dengan polisi dan pendukung Liga Awami di kawasan Rampura di Dhaka, Bangladesh, 18 Juli 2024. Foto: Mohammad Ponir Hossain/Reuters
zoom-in-whitePerbesar
Pendukung anti kuota bentrok dengan polisi dan pendukung Liga Awami di kawasan Rampura di Dhaka, Bangladesh, 18 Juli 2024. Foto: Mohammad Ponir Hossain/Reuters
ADVERTISEMENT
Rusuh besar pecah di Bangladesh pada Jumat (19/7). Gedung pemerintah dibakar massa hingga pemadaman internet terjadi di negara Asia Selatan itu.
ADVERTISEMENT
Kondisi di Bangladesh mencekam sejak awal pekan ini. Total warga Bangladesh yang tewas akibat rusuh besar ini per Kamis (18/7) mencapai 39 orang. Kerusuhan dilaporkan terjadi di hampir setengah dari 64 distrik di sana.
Menurut keterangan kepolisian, pemadaman internet terjadi di hampir seluruh negara. Massa juga membakar dan merusak sejumlah kantor polisi dan gedung pemerintah.
Seorang polisi dipukuli oleh massa saat bentrokan antara pendukung anti-kuota, polisi dan pendukung Liga Awami di kawasan Rampura di Dhaka, Bangladesh, 18 Juli 2024. Foto: Mohammad Ponir Hossain/Reuters
Gedung itu termasuk kantor pusat televisi Bangladesh di Ibu Kota Dhaka. Karena kejadian itu, operasional penyiaran televisi itu terhenti.
"Sekitar 100 polisi cedera akibat bentrokan setiap hari," kata juru bicara kepolisian Dhaka, Faruk Hossain, seperti dikutip dari AFP.
Dia menambahkan, kantor atau fasilitas kepolisian yang dibakar massa mencapai 50.
Jaringan berita independen di Bangladesh melaporkan tidak cuma puluhan korban jiwa, warga yang terluka akibat kerusuhan mencapai 700 orang. Jumlah itu termasuk 104 polisi dan 30 jurnalis.
ADVERTISEMENT
Polisi menembakkan gas air mata saat bentrok antara pendukung anti kuota, polisi dan pendukung Liga Awami di kawasan Rampura di Dhaka, Bangladesh, 18 Juli 2024. Foto: Mohammad Ponir Hossain/Reuters
Demo di Bangladesh dipicu permintaan massa mengakhiri sistem kuota kerja bagi anak-anak dari veteran perang pemisahan diri dari Pakistan 1971.
Kritikus pemerintah menyebut, program kuota hanya menguntungkan kelompok pro-pemerintah yang mendukung PM Sheik Hasina. Perempuan itu memerintah di Bangladesh sejak 2009.
Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina memberikan pidato selama perayaan 75 tahun Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) di markas besar UNESCO di Paris pada 12 November 2021. Foto: Julien De Rosa / POOL / AFP