Bangun Rute Baru Pegangsaan Dua ke JIS, LRT Ajukan PMD Rp 442 Miliar
·waktu baca 2 menit
PerbesarPT Lintas Raya Terpadu (LRT) akan segera memulai pembangunan rute fase 2A dari Pegangsaan Dua, Jakarta Utara hingga Jakarta International Stadium (JIS).
Untuk dana operasional awal pembangunan, LRT mengajukan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 442 miliar di APBD Perubahan 2022. Adapun rencananya pembangunan rute baru sepanjang 8,2 kilometer ini akan dimulai awal 2023 nanti.
“(Rute baru) ini nanti akan diteruskan ke JIS, (rute saat ini) kan dari Velodrome dengan Pegangsaan Dua akan dihubungkan dengan JIS. Akan terintegrasi dengan kereta cepat dan juga LRT Jabodebek,” kata Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/9).
Dari pemaparan PT Jakarta Propertindo sebagai perusahaan induk LRT kepada Komisi B DPRD DKI Jakarta saat rapat kerja, Rabu (14/9), rute ini akan dibangun mulai awal tahun 2023 dengan total anggaran biaya produksi mencapai Rp 7 triliun. Targetnya rute ini akan mulai beroperasi 2025 nanti.
Menurut Syafrin, pembangunan LRT fase 2A ini akan mempermudah mobilitas masyarakat menuju JIS. Ia juga mengatakan pembangunan ini akan menguntungkan seiring dengan berkembangnya fasilitas di sekitar JIS.
“Ini tentu akan meningkatkan ridership, dan yang paling utama adalah mobilitas warga lebih efisien. Itu sebenarnya yang menjadi arah dari pemerintah Provinsi DKI untuk menyediakan layanan angkutan umum massal secara masif,” tuturnya.
Adapun pembangunan rute ini akan melewati Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelurahan Sungai Bambu, Kelurahan Papanggo, Kelurahan Sunter Raya dan Kelurahan Sunter Agung.
Setelah rute Pegangsaan Dua-JIS, LRT juga menyiapkan pembangunan fase 2B Velodrome-Klender, fase 3A JIS-Rajawali dan fase 3B Klender-Halim.
Hanya saja, selain menyiapkan anggaran, Dishub DKI Jakarta dan PT Jakpro juga harus melakukan pembebasan lahan di berbagai titik. Syafrin berharap proses pembebasan lahan ini bisa berjalan lancar untuk kepentingan masyarakat luas.
“Tentu ada regulasi yang sudah mengatur itu (pembebasan lahan), UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Publik, kita akan mengacu ke sana, tapi kami tentu berharap bahwa warga yang kemudian tanahnya atau swasta yang kemudian tanahnya terkena pembebasan lahan itu melihat manfaatnya bukan untuk saat ini tapi untuk ke depan,” pungkasnya.