Banjir-Longsor Landa 13 Kabupaten/Kota di Sumbar, Tanggap Darurat Diberlakukan
ยทwaktu baca 3 menit
PerbesarSebanyak 13 daerah (kabupaten/kota) di Sumatera Barat (Sumbar) terdampak banjir, banjir bandang, longsor, hingga angin kencang akibat cuaca ekstrem yang melanda beberapa hari belakangan.
Pemerintah Provinsi Sumbar pun menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari.
13 daerah itu:
Kota Padang;
Kabupaten Padang Pariaman;
Kota Pariaman;
Kabupaten Agam;
Kabupaten Tanah Datar;
Kabupaten Pesisir Selatan;
Kabupaten Solok;
Kabupaten Pasaman;
Kabupaten Pasaman Barat;
Kota Bukittinggi;
Kota Solok;
Kabupaten Sijunjung;
Kota Padang Panjang.
Status tanggap darurat tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 360-761-2025. Keputusan ini mulai berlaku sejak 25 November sampai 8 Desember 2025.
"Dengan adanya 13 kabupaten-kota di Sumbar yang terdampak, kondisi ini menjadi dasar kuat bagi pemprov untuk menetapkan status tanggap darurat bencana di tingkat provinsi," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, Rabu (26/11).
Arry menyebutkan lima daerah yang terdampak paling signifikan, yakni Kabupaten Padang Pariaman, Agam, Pesisir Selatan, dan Kota Bukittinggi. Kabupaten dan kota yang terdampak juga telah menetapkan status tanggap darurat di wilayahnya masing-masing.
Ia menjelaskan, penetapan status tanggap darurat di tingkat provinsi dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat daerah dapat bekerja lebih cepat, terkoordinasi, dan fleksibel, terutama dalam mobilisasi logistik, alat berat, serta sumber daya manusia.
"Selain itu, penetapan status ini juga menjadi dasar pengusulan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB, sehingga penanganan dapat dilakukan tanpa hambatan administratif," ungkapnya.
Arry kemudian menegaskan bahwa selama masa tanggap darurat, Pemprov Sumbar memprioritaskan tujuh langkah penanganan, yakni pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana.
Kemudian aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontinjensi yang pernah dibuat, serta evakuasi masyarakat terancam.
"Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terancam, perlindungan kelompok rentan, pengendalian terhadap sumber ancaman bencana, serta penyiapan dan pendistribusian bantuan logistik," imbuhnya.
"Kita harus memastikan seluruh proses penanganan berjalan cepat dan tepat. Sinergi antara BPBD, Dinas Sosial, BMCKTR, TNI dan Polri, serta pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan di lapangan," sambungnya.
Untuk memudahkan koordinasi, Pemprov juga menetapkan Kantor BPBD Sumbar sebagai Posko Tanggap Darurat sekaligus Command Center Provinsi. Di lokasi ini seluruh informasi, koordinasi operasi lapangan, hingga pelaporan kejadian bencana akan dihimpun dan disinkronkan.
"Posko di BPBD akan menjadi titik kendali utama. Semua perkembangan situasi akan dikoordinasikan dari sana agar penanganan berjalan lebih cepat, terarah, dan satu komando," ucapnya.
Warga Hilang Terseret Banjir Bandang Agam
Satu warga dilaporkan hilang diduga terseret arus banjir bandang yang melanda wilayah Jorong Toboh, Nagari Malalak Timur, Kabupaten Agam.
"Kami mendapat informasi dari keterangan warga, itu ada satu orang yang hilang," ujar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Agam, Rahmad Lasmono, Rabu (26/11).
Rahmad mengatakan BPBD Agam belum bisa merinci dampak kerusakan akibat banjir bandang tersebut.
"Kami masih pendataan. Dan video yang beredar diambil dari kejauhan," kata dia.
Di media sosial memang beredar video yang memperlihatkan kondisi wilayah yang dilanda banjir bandang. Daerah itu terlihat tertimbun material banjir bandang.
Cukup banyak rumah warga yang terdampak dari rekaman video tersebut. Namun video tidak begitu jelas, karena diambil dari kejauhan.
Belum diketahui apakah warga di sana sudah dievakuasi atau belum. Dan begitu juga total pasti warga yang terdampak.