Banjir Susulan di Aceh, Pemda Diminta Tidak Ragu Tetapkan Tanggap Darurat

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus melakukan penanganan cepat atas bencana hidrometeorologi yang kembali melanda wilayah Sumatera.
Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB periode 14โ15 November 2026, sejumlah daerah di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara menghadapi dampak banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor.
Penanganan dan pemantauan kondisi di lapangan mencakup sejumlah daerah terdampak. Di Kota Subulussalam, banjir akibat luapan Sungai Lae Souraya dan Sungai Rikit sejak 12 November berdampak pada 1.897 KK (7.703 jiwa), dengan 70 KK (278 jiwa) mengungsi dan 654 unit rumah terendam hingga ketinggian 30โ100 cm. Pemkot Subulussalam pun menetapkan status tanggap darurat pada 6โ19 November 2026.
Sementara di Aceh Tamiang, banjir melanda delapan kecamatan (Tenggulun, Bandar Pusaka, Kejuruan Muda, Kota Kuala Simpang, Karang Baru, Rantau, Bendahara, dan Seruway), berdampak pada 5.785 KK (18.158 jiwa). Sebanyak 1.423 KK (5.088 jiwa) mengungsi, 885 rumah terendam, 158 hektare sawah terdampak, serta 6 ruas jalan terputus.
Banjir juga menyasar Kabupaten Aceh Singkil (Kecamatan Singkil, Simpang Kanan, Gunung Meriah, dan Kota Baharu). Sebanyak 27 KK (124 jiwa), 27 rumah, 10 titik jalan, dan 1 jembatan kayu terdampak.
Di Aceh Tenggara, tujuh kecamatan (Lawe Alas, Bambel, Lawe Bulan, Babussalam, Lawe Sumur, Badar, dan Babul Rahmah) mengalami banjir.
Sebanyak 503 KK (1.697 jiwa) terdampak, serta kerusakan lahan, ternak, jalan, pasar, dan jembatan.
Di Aceh Barat, debit DAS Krueng Meureubo meningkat mengancam Kecamatan Pante Ceureumen dan Sungai Mas.
Sementara di Sumatera Utara, banjir di Kabupaten Langkat (Desa Sekoci, Sumber Jaya, dan Namu Teras) berdampak pada 155 KK (694 jiwa), namun air kini telah surut.
Ketua Dewan Pengarah Satgas PRR yang juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono, meninjau kondisi banjir di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Selasa, 17 November 2026. Sugiono didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.
Mereka turun ke Kampong Jabi-jabi, salah satu desa terdampak banjir tahunan akibat luapan Lae Souraya.
Kehadiran Menko PMK dan Kepala BNPB di Kota Subulussalam untuk memastikan percepatan penanganan bencana dari pemerintah pusat berjalan tepat sasaran.
Sugiono menyoroti tingginya endapan sedimen di sungai yang memperburuk luapan air, sehingga normalisasi sungai harus menjadi prioritas utama penanganan ke depan.
Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan pihaknya telah mengerahkan dukungan tenaga, peralatan, dan sumber daya untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana di Subulussalam.
Sejumlah langkah darurat disiapkan, mulai dari perbaikan tanggul, pembersihan material banjir, hingga normalisasi sungai untuk mengurangi risiko genangan dan melindungi permukiman warga.
Sebelumnya, Kementerian PU bersama Wali Kota Subulussalam, BPBD, dan Dinas Pekerjaan Umum setempat telah melakukan koordinasi langsung di lapangan. Pertemuan tersebut menyepakati bentuk dan lokasi penanganan, termasuk lokasi pembuangan material hasil galian normalisasi sungai.
Pemerintah Kota Subulussalam telah menyiapkan lahan untuk tempat pembuangan material tersebut guna mendukung kelancaran pekerjaan.
Masa tanggap darurat bencana banjir di Kota Subulussalam saat ini berlaku hingga 19 November 2026 dan direncanakan diperpanjang sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
Untuk sementara prioritas adalah melindungi masyarakat, memulihkan akses, dan memastikan infrastruktur yang terdampak dapat segera difungsikan kembali.
Menurut Dody, banjir di Sungai Lae Soraya diduga dipengaruhi pendangkalan sungai dan kerusakan tanggul yang mengubah pola aliran air. Akibatnya, arus sungai menghantam bagian kiri dan kanan bantaran yang berbatasan langsung dengan permukiman penduduk.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Kementerian PU menyiapkan pembangunan tanggul darurat menggunakan konstruksi batu boulder. Pekerjaan ini akan dilanjutkan dengan normalisasi sungai setelah debit air mulai surut.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kasatgas PRR mempertegas strategi penanganan. Ia mengarahkan pemerintah daerah yang kembali dilanda bencana susulan untuk tidak ragu menetapkan kembali status tanggap darurat agar proses penanganan dan perbaikan fasilitas publik tidak terhambat birokrasi lelang yang memakan waktu.
"Kita masuk sekarang ini masa rehabilitasi-rekonstruksi, bukan tanggap darurat. Tapi kita harus sepakat, bahwa untuk khusus daerah-daerah yang terkena bencana lagi, dan berdampak cukup luas di masyarakat, banjir misalnya, maka ditetapkan lagi situasi tanggap darurat," tegas Tito Karnavian. Langkah ini mempermudah Pemda mengoptimalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan mempercepat dukungan kementerian/lembaga.
Satgas PRR mengawal kesiapan jangka panjang dan jangka pendek. Tito meminta bupati dan wali kota di daerah rawan untuk menyiagakan BPBD, damkar, fasilitas kesehatan, serta stok logistik Bulog.
