Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.92.0
ADVERTISEMENT
Industri perbankan di Indonesia masih berat bahkan menimbang-nimbang untuk memberikan fasilitas kredit pinjaman kepada para nelayan. Salah satu alasannya adalah risiko kredit macet.
ADVERTISEMENT
Hal ini diungkapkan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja saat ditemui di Gedung KKP, kawasan Gambir, Jakarta, Jumat (16/6).
"Jadi pada waktu ada kejadian begini mereka ada persoalan kolektibilitasnya sebelumnya. Jadi ratingnya ada 1-5, kalau 1 tertib dan kalau 5 itu macet. Banyak di antara teman-teman (nelayan) itu ratingnya 3-4, jadi ratingnya sudah mendekati macet itu yang agak sulit," kata Sjarief.
Lantas, karena besarnya risiko kredit macet tersebut, bank menetapkan sejumlah syarat agar nelayan bisa mendapatkan akses kredit. Misalnya meminta jaminan atau agunan.
"Ya, akhirnya minta jaminan tambahan atau seperti sertifikat rumah atau tanah ditambahin," sebutnya.
Hal ini jelas memberatkan para nelayan di Indonesia. Apalagi bank juga sulit menerima agunan berupa kapal tangkap. Sjarief menyatakan ini adalah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh KKP. Tujuannya agar nelayan bisa mendapatkan kemudahan akses permodalan dari bank.
ADVERTISEMENT
"Bukan resiko yang besar mereka itu bukan trauma tapi melihat masa lalu, karena nelayan kita itu enggak tertib dan dia ragu-ragu. Dan karena risikonya besar tadi akhirnya minta jaminan lebih besar. Kapal itu harusnya dihargai lebih 80 persen, ini dihargai hanya 40 persen sekali kredit. Ini kan dia harus nambahin jaminan sertifikat tanah," jelasnya.