Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
Bankir Kaum Miskin, Muhammad Yunus, Dilantik Pimpin Pemerintahan Bangladesh
9 Agustus 2024 10:37 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Pemenang nobel perdamaian Muhammad Yunus resmi dilantik untuk memimpin pemerintahan sementara di Bangladesh, pada Kamis (8/8). Selama beberapa pekan Bangladesh dihantam kerusuhan berujung mundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina.
ADVERTISEMENT
Yunus dikenal dengan julukan bankir untuk kaum miskin karena program gerakan kredit mikro global. Lewat Bank Grameen yang didirikannya pada 2006, Yunus membantu mengangkat jutaan warga Bangladesh dari garis kemiskinan, dengan cara meminjamkan modal usaha kecil.
Kini jabatan resmi Yunus di pemerintahan sementara Bangladesh adalah Kepala Penasihat yang tugasnya sama dengan plt perdana menteri. Oleh berbagai pihak diharapkan Yunus mampu memulihkan stabilitas usai hantaman kerusuhan disertai kekerasan di negara Asia Selatan itu.
"Rezim otokratis dan brutal sudah hilang," ucap Yunus sesaat setelah dilantik seperti dikutip dari Reuters.
"Besok saat matahari terbit, demokrasi, keadilan, HAM, dan kebebasan penuh berekspresi akan dinikmati semua, terlepas dari afiliasi partai apa pun. Itu tujuan kami," sambung dia.
ADVERTISEMENT
Sebelum dilantik, setibanya di Dhaka dari Paris, Yunus menegaskan akan memerintah dengan pedoman dari kelompok pelajar. Kelompok itu adalah penggerak utama penggulingan pemerintahan Hasina.
Kabur
Pemerintahan Bangladesh kosong akibat Hasina yang kabur ke India usai meletakkan jabatannya sebagai PM. Keputusan itu diambil Hasina sebelum ribuan orang menyerbu kediaman resminya.
Hasina merupakan PM Bangladesh selama 20 tahun dalam 30 tahun terakhir. Dia bahkan baru memenangi pemilu teranyar di negara berpenduduk 170 juta jiwa itu pada Januari lalu.
Gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Hasina, dimulai oleh para pelajar pada Juli lalu. Awalnya mereka memprotes kebijakan kuota kerja untuk veteran perang yang kembali berlaku di Bangladesh.
Gerakan protes makin membara akibat krisis ekonomi dan tekanan politik dari penguasa Bangladesh. Tingginya pengangguran sampai inflasi setelah pandemi COVID-19 membuat gerakan protes makin masif.
ADVERTISEMENT
Gerakan protes itu, direspons pemerintahan Hasina dengan mengerahkan kekuatan dari aparat keamanan yang berujung pecahnya kekerasan. Sebanyak ratusan nyawa melayang akibat kerusuhan sejak Juli lalu.