Bantuan Kemenimipas Untuk Korban Gempa Sampai Di Flores
PerbesarKementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bergerak membantu masyarakat dan jajaran yang terdampak gempa Flores di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Bantuan yang berasal dari donasi seluruh jajaran Kemenimipas itu disalurkan langsung melalui jajaran Pemasyarakatan. Bantuan diserahkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi yang hadir mewakili Menteri Imipas Agus Andrianto di Rutan Kelas IIB Ruteng, Kamis (3/9/2026).
Perbesar"Pak Menteri menekankan pentingnya kehadiran negara bagi masyarakat maupun jajaran Kemenimipas yang terdampak bencana. Karena itu, pemantauan dan penanganan tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi dilanjutkan dengan memastikan kebutuhan pemulihan di lapangan segera ditindaklanjuti, " ungkap Mashudi.
Bantuan yang disalurkan cukup besar. Terdiri dari 20 ton beras, 2.000 selimut, 1.000 liter minyak goreng, 1.000 kilogram gula pasir, 1.000 tray telur, 1.000 dus mi instan, obat-obatan dan multivitamin. Dukungan juga diberikan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenimipas serta Persatuan Ibu-ibu Pemasyarakatan (PIPAS).
Bantuan tersebut menyasar masyarakat terdampak gempa, jajaran Rutan Kelas IIB Ruteng, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) beserta keluarganya, serta pihak terdampak di Kantor Imigrasi Kelas II Labuan Bajo.
“Pemantauan akan terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan penanganan dan pemulihan pascabencana dapat segera ditindaklanjuti secara tepat dan terkoordinasi. Kami ingin memastikan jajaran, Warga Binaan, dan masyarakat yang terdampak bencana tidak sendiri dalam menghadapi kondisi ini,” terang Mashudi.
Usai menyerahkan bantuan, Mashudi bersama jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur (Kanwil Ditjenpas NTT) meninjau langsung kondisi Rutan Kelas IIB Ruteng.
Rutan tersebut ikut terdampak gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Gempa menyebabkan kerusakan pada sejumlah bagian bangunan rutan. Ditjenpas sebelumnya telah menurunkan tim untuk melakukan asistensi dan penilaian tingkat kerusakan. Hasil penilaian awal menunjukkan sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan berat sehingga memerlukan pembangunan kembali. Hasil penilaian tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan penanganan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Mashudi meminta Direktorat Sarana, Prasarana, dan Pelayanan Pemasyarakatan (SSPP) segera menindaklanjuti kebutuhan sarana dan prasarana Rutan Ruteng. Perhatian terhadap kondisi fisik rutan juga dibarengi dengan memastikan pelayanan kepada WBP tetap berjalan. Mashudi memastikan pemenuhan hak-hak WBP tetap diberikan sesuai standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Termasuk di antaranya pemberian remisi yang tetap diupayakan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Kanwil Ditjenpas NTT Decky Nurmansyah mengatakan jajarannya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat penanganan Rutan Ruteng.
“Kondisi Rutan Ruteng membutuhkan dukungan dan tindak lanjut, terutama pada bagian bangunan yang terdampak gempa. Kami akan terus berkoordinasi dan menyampaikan kondisi di lapangan agar penanganannya dapat segera dilakukan,” ujar Decky.
Tidak hanya fokus pada penanganan dampak gempa di Ruteng, pada hari yang sama Mashudi juga meninjau lahan milik Kemenimipas di Labuan Bajo seluas sekitar 3,3 hektare.
Lahan tersebut telah dialihkan kepada Kemenimipas dan saat ini masih dalam proses penyesuaian administrasi serta status pertanahan dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kepada Kemenimipas.
Mashudi meminta proses administrasi aset tersebut terus dikawal hingga tuntas dan seluruh tahapan dilakukan sesuai ketentuan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Kemenimipas memastikan aset negara yang telah dialihkan dapat segera memiliki status administrasi yang jelas dan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.
Melalui penyaluran bantuan, peninjauan langsung fasilitas Pemasyarakatan yang terdampak, serta pengawalan aset negara, Menteri Imipas Agus Andrianto memastikan kehadiran Kemenimipas tidak hanya dirasakan di tingkat kebijakan, tetapi juga sampai ke lapangan. Masyarakat, pegawai, maupun WBP yang terdampak gempa Flores menjadi bagian dari perhatian Kemenimipas dalam proses penanganan dan pemulihan pascabencana.