Banyak Lahan Peternakan Beralih Fungsi, RI Makin Kekurangan Sapi

Com-Sapi di Padang Mangatas (Foto: Kementan)

Saat ini ada 6 provinsi di Indonesia yang menjadi sentra produksi pengembangbiakan sapi. Keenam provinsi itu adalah Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Di saat yang bersamaan, keenam provinsi tersebut juga merupakan daerah pariwisata di mana pemerintah juga tengah memaksimalkan potensi masing-masing daerah agar bisa menarik minat wisatawan.

Lahan-lahan untuk peternakan sapi di daerah-daerah itu kemungkinan banyak yang akan beralih fungsi menjadi kawasan pariwisata, industri, pemukiman, dan sebagainya. Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi), Thomas Sembiring.

"Makin ke depan, potensi lokal makin menurun karena sampai saat ini dari pemerintah tidak ada program untuk mengembangkan sentra produksi baru untuk sapi selain 6 provinsi itu," kata Thomas kepada kumparan (kumparan.com), Minggu (3/1).

Thomas mengaku khawatir keenam sentra produksi sapi itu akan bernasib sama dengan Bekasi dan Karawang yang dulunya lumbung padi nasional namun kini sudah jauh menurun pamornya.

"Hal yang sama juga bisa terjadi di Bali, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Itu nanti bisa sama nasibnya seperti Karawang dan Bekasi, dulu kan mereka gudang beras nasional, sekarang gudang industri, bangunan, dan kuburan," tambahnya.

Belum lagi, jumlah turis yang datang ke Indonesia umumnya pemakan daging. Hal itu membuat permintaan konsumsi daging sapi meningkat. Jumlah rata-rata konsumsi daging mereka sekitar 35 kg per kapita per tahunnya.

"Turis dan ekspatriat yang datang ke sini itu, mulai dari Amerika, New Zealand, Eropa, dan Australia, mereka rata-rata konsumsi dagingnya 35 kg per kapita per tahun. Sedangkan kita (orang lokal), hanya 2,5 kg per kapita per tahun," katanya.

Kalau pemerintah tak mengembangkan sentra peternakan sapi baru di daerah-daerah lain, pihaknya pesimistis cita-cita swasembada daging dapat dicapai.

"Harusnya 2019 itu swasembada daging. Lalu mundur jadi 2026. Tapi sampai kapanpun pemerintah enggak bisa mencapai swasembada kalau tidak dibangun sentra produksi baru," tutupnya.