news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Banyuwangi Terapkan 'Smart Kampung', Konsep Smart City Pelayanan Publik

19 November 2020 21:43 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Smart kampung, pelaporan online bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak pandemi COVID-19 di Banyuwangi. Foto: Pemkab Banyuwangi
zoom-in-whitePerbesar
Smart kampung, pelaporan online bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak pandemi COVID-19 di Banyuwangi. Foto: Pemkab Banyuwangi
ADVERTISEMENT
Penerapan smart city telah menjadi sebuah kebutuhan bagi sebuah daerah untuk maju. Banyuwangi telah menerapkan konsep smart city yang dinamai Smart Kampung, untuk percepatan pembangunan daerah sekaligus memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi warganya.
ADVERTISEMENT
“Penggunaan teknologi informasi (TI) yang dikemas seperti konsep Smart City bagi Banyuwangi merupakan sebuah kebutuhan. Dengan wilayah yang luas dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta cara ini memungkinkan Banyuwangi melakukan pemerataan pembangunan dan memberikan kemudahan akses pelayanan publik bagi warganya,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Di Banyuwangi sendiri, lanjut Azwar Anas, konsep smart city, diimplementasikan dengan sebutan Smart Kampung. Sebutan ini menyesuaikan dengan kondisi demografis Banyuwangi didominasi pedesaan dengan jumlah hingga 189 desa dan 28 kelurahan. Jarak desa desa tersebut sebagian dengan pusat kota di Banyuwangi sangat jauh dengan waktu tempuh bisa mencapai tiga jam. Warga yang butuh dokumen harus menuju ke kantor kecamatan atau pusat kota yang lokasinya cukup jauh, sehingga tidak efisien.
ADVERTISEMENT
”Dengan Smart Kampung, secara bertahap administrasi cukup diselesaikan di desa. Tapi tentu butuh TI karena yang berjalan adalah datanya, bukan orangnya. Saat ini sebagian desa sudah menerapkan Smart Kampung, termasuk yang jauh dari pusat kota. Sudah sekitar 60 desa teraliri fiber optic, kita targetkan 145 desa tersambung fiber opticpertengahan 2018,” papar Anas.
Smart Kampung Banyuwangi Untuk Percepatan Pembangunan dan Pelayanan Publik. Foto: Pemkab Banyuwangi
Untuk menjawab tantangan pengelolaan keuangan desa yang mendapatkan dana besar dari APBN dan APBD, Banyuwangi mengembangkan e-village budgeting dan e-monitoring system. Perencanaan hingga pelaporan di tingkat desa terintegrasi dalam sebuah sistem.
”Misalnya monitoring, setiap proyek terpantau di sistem lengkap dengan titik koordinatnya. Tinggal diklik, keluar gambar proyeknya dari 0 sampai 100 persen. Jadi bisa meminimalisasi proyek ganda, sekaligus memberi rasa aman kepada perangkat desa mengingat tanggung jawabnya semakin besar karena dana yang mengalir ke desa juga terus bertambah,” jelas Anas.
ADVERTISEMENT
Untuk mempercepat pelayanan di tingkat desa, Anas telah mendelegasikan kewenangannya ke desa. Misalnya, pembenahan rumah tidak layak huni.”Dulu itu harus bupati yang tanda tangani suratnya, sehingga rentangnya panjang. Sekarang cukup di tingkat desa,” ujarnya.
Begitu juga untuk layanan kependudukan, antrean pembuatan KTP elektronik yang sangat panjang, mengharuskan warga mengurus surat keterangan (suket) sebagai pengganti KTP El. Jika dulu harus dilakukan di Kantor Dispenduk di Kota, maka sekarang warga cukup mengurus di tingkat kecamatan.
“Warga tidak perlu membuang waktu datang ke kota, karena kecamatan sudah online untuk pengurusan suket dengan Dispenduk. Selain itu untuk memberikan pelayanan maksimal, KTP El warga yang sudah jadi juga diantar ke rumah, ini sebagai bonus dari pemerintah daerah bagi warga yang telah lama mengantre KTP,” ujarnya
ADVERTISEMENT
Selain Smart Kampung, dalam pelayanan publik Banyuwangi juga telah menggunakan TIK sebagai instrumen. Seperti e-government, e-budgeting, e-health, e-Sakip.