Bareskrim Selidiki Dugaan Kebocoran Data NPWP oleh Bjorka

Ilustrasi hacker. Foto: Karina Sari/kumparan

Dittipidsiber Bareskrim Polri melakukan penyelidikan terkait dugaan kebocoran data NPWP yang dilakukan oleh Bjorka. Proses penyelidikan dilakukan dengan melibatkan instansi terkait yakni Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Keterlibatan BSSN dinilai penting untuk memperkuat bukti dalam proses penyelidikan.

"Kita juga sedang melakukan penyelidikan, apakah ada hubungannya dengan yang ini, itu sedang kita dalami kemudian kita juga menunggu dengan komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensik," kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, di Mabes Polri pada Selasa (24/9).

Himawan tak menyebut secara rinci sudah ada atau belum pihak yang dimintai keterangan terkait kasus itu. Dia hanya menekankan pentingnya kerja sama dengan instansi terkait dalam menyelidiki kasus kebocoran data tersebut.

"Jadi itu (menjadi kerja sama) suatu hal yang penting dan menjadi suatu ekosistem untuk pengungkapan kasus. Jadi kerja sama itu menjadi suatu hal yang penting," ujar dia.

Sebelumnya, kebocoran data diduga kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, terjadi kebocoran 6,6 juta data NPWP, termasuk data Presiden Jokowi, anak-anaknya, dan para menteri.

Data itu dijual oleh entitas bernama Bjorka di darkweb dengan harga murah saja, 10 ribu dolar AS atau setara Rp 153,1 juta (kurs Rp 15.323). Di dalam sampel data yang dia bocorkan, terdapat nama-nama orang VVIP Indonesia. Bjorka juga memberikan pesan dalam bahasa Inggris yang artinya:

"Dalam sampel tersebut Anda akan menemukan informasi pribadi tentang presiden Indonesia dan anak-anaknya yang bodoh, serta pejabat di Kementerian Keuangan dan menteri-menteri lainnya yang juga tidak berguna".