Bareskrim Temukan Ada SHM Pagar Laut Bekasi yang Diagunkan ke Bank

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro saat di wawancarai di mabes polri, jakarta selatan, Senin (3/2/2025). Foto: Rayyan Farhansyah/kumparan

Dittipidum Bareskrim Polri sedang menyelidiki kasus pagar laut di dua desa di Bekasi, yakni di Desa Sagara Jaya dan Desa Hurip Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

Dalam penyelidikan, Bareskrim menemukan dugaan penerbitan 93 Sertifikat Hak Milik (SHM) di kedua desa tersebut.

Dari hasil penyelidikan, ditemukan juga bahwa beberapa sertifikat yang diterbitkan diduga telah diagunkan ke bank swasta.

“Disampaikan juga bahwa kami juga sedikit mendapatkan temuan terkait beberapa sertifikat yang ada ini. Ini juga akan terus kita dalami, karena info yang kita dapatkan, sertifikat ini pun sekarang ada beberapa yang diagunkan di beberapa bank swasta,” ujar Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jumat (21/2).

Operator alat berat escavator dari PT TRPN membongkar pagar laut dengan pengawasan Polisi Khusus Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil (Polsus PWP3K) Ditjen PSDKP di pesisir laut Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (11/2/2025). Foto: ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah

Djuhandani tidak menjelaskan secara rinci berapa banyak SHM yang diagunkan, serta diagunkan ke bank mana. Saat ini Bareskrim masih mendalami kasus tersebut.

Sejauh ini, Bareskrim telah memeriksa 19 saksi, termasuk mantan Kades dan Kades Sagara Jaya.

“Saat ini kita sudah memeriksa 19 orang saksi, di mana 10 orang saksi selaku pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, 2 orang saksi selaku pemohon yaitu pemilik SHM yang diduga tidak sah, kemudian 3 orang saksi selaku tim support petugas PTSL. Kemudian mantan Kades Sagara Jaya dan Kades Sagara Jaya, serta 2 orang saksi dari perangkat RT/RW Desa Sagara Jaya,” jelas Djuhandani.

Sekilas Kasus

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono dalam pembongkaran pagar laut tanpa izin di Desa Segarajaya, Bekasi Jawa Barat, Selasa (11/2/2025). Foto: Dok. Humas PSDKP KKP

Kasus ini bermula dari laporan polisi yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam penyelidikan, Bareskrim menemukan dugaan penerbitan 93 SHM di Desa Sagara Jaya dan Hurip Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

Selain itu, penyidik juga menemukan indikasi keterlibatan PT MAN sebagai pihak yang mengajukan permohonan sertifikat.

Hingga saat ini, 12 pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi telah diperiksa terkait kasus ini.

Djuhandhani menambahkan, penyidik telah melakukan pengecekan fisik ke lokasi pagar laut di Desa Sagara Jaya dan Hurip Jaya bersama tim Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi serta Inspektorat Kementerian ATR/BPN RI.

“Kemudian, dari tindak lanjut, kami saat ini juga mengirim, sudah mengirim undangan, mungkin untuk minggu depan ini untuk memeriksa beberapa pihak dari Kementerian, Lembaga, dan instansi pemerintah terkait penerbitan sertifikat kepada masyarakat dan perusahaan di wilayah perairan laut di Desa Sagara Jaya dan Desa Hurip jaya,” kata dia.