Bawaslu Awasi Coklit Pemutakhiran DP4 Pemilu 2024, Temukan Sejumlah Kendala

Warga Suku Badui menunjukkan stiker tanda bukti pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih Pemilu 2024 di Kampung Kadujangkung, Lebak, Banten, Minggu (19/2/2023). Foto: Muhammad Bagus Khoirunas/Antara Foto

Panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) sudah mulai melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk memverifikasi DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih) yang diterima KPU akhir 2022.

Proses coklit yang dilakukan pantarlih dimulai pada 12 Februari hingga 14 Maret 2023.

Sejak dimulainya proses coklit, Bawaslu langsung melakukan pengawasan melekat. Sejak dua hari awal, Bawaslu mengawasi 56.145 dari 546.635 TPS (Tempat Pemungutan Suara) atau sekitar 10 persen dari total 23 provinsi.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menyebut selama dua hari awal Bawaslu mengawasi proses coklit, ada beberapa masalah yakni adanya pantarlih yang masih belum memahami tata cara pelaksanaan coklit data Pemilih.

"Saran perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu adalah meminta KPU untuk serius melakukan Bimtek terhadap teman-teman pantarlih. Karena, kalau mereka tidak paham tata cara dan mekanisme melakukan coklit risikonya nanti asal-asalan dan ini juga yang kami temukan," kata Lolly dikutip dari laman Bawaslu, Selasa (21/2).

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) menempelkan stiker tanda bukti pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih Pemilu 2024 di Kampung Kadujangkung, Lebak, Banten, Minggu (19/2/2023). Foto: Muhammad Bagus Khoirunas/Antara Foto

Selain itu, Bawaslu menemukan masalah yang ditemukan di lapangan, yakni logistik yang telat saat melakukan coklit.

“Kan, kalau coklit itu dipasang stiker ya, sebagai tanda rumah tersebut telah di coklit. Nah, ternyata logistik terlambat ini juga kami temukan di beberapa tempat," ujarnya.

Pantarlih memasukkan data coklit dibantu dengan aplikasi e-coklit. Namun di beberapa daerah akses internet kurang memadai sehingga petugas harus menginput data secara manual.

"Doakan saja, sampai 14 Maret, proses waskat ini akan mampu mencegah terjadinya asal-asalan dalam melakukan coklit," harapnya.

Lebih jauh, Bawaslu selama coklit berlangsung membuka posko kawal hak pilih demi memastikan hak pilih masyarakat bisa berjalan dengan baik.

"Posko kawal hak pilih ini ada di seluruh provinsi dan kabupaten/kota sampai tingkat panwascam dan kantor terbuka 24 jam," kata dia.

"Kami sediakan ruang khusus untuk Kawal Hak Pilih, sehingga masyarakat bisa datang melaporkan kalau misalnya dalam proses 12 Februari sampai 14 Maret ternyata mereka tidak didatangi oleh petugas pantarlih," tutup dia.