Bawaslu DKI Siapkan Peta Daerah Rawan Konflik Pileg dan Pilpres 2019

Jajaran Bawaslu DKI Jakarta. (Foto: Nabilla Fatiara/kumparan)

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membahas persiapan menjelang Pileg dan Pilpres 2019. Persiapan yang dilakukan salah satunya adalah memetakan daerah-daerah rawan konflik di Jakarta.

Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri menyebutkan pemetaan tersebut dibuat berdasarkan pengalaman saat Pilgub 2017 lalu.

"Berdasarkan pada pengalaman pada Pilkada DKI 2017 kemarin, kerawanan-kerawanan, khususnya baik dalam hal banyaknya TPS yang begitu melonjak suara yang kita tidak begitu yakin," kata Jufri di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (5/2).

Bawaslu juga tengah bersiap melakukan sejumlah antisipasi terkait isu SARA dan politik uang. Menurut Jufri, saat Pilkada Jakarta 2017 lalu, pelanggaran-pelanggaran tersebut paling banyak terjadi di Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

Muhammad Jufri di Evaluasi Pilkada DKI (Foto: Iqra Ardini/kumparan)

Jufri mengungkapkan di wilayah Jakarta Barat pihaknya telah menyita brosur yang dibawa dengan dua truk. Brosur-brosur tersebut diduga merupakan bentuk kampanye hitam salah satu pasangan calon saat itu.

"Di Jakarta Barat juga beberapa warga yang tidak sempat menggunakan hak pilihnya di Cengkareng, itu juga bagian dari perhatian kami," lanjutnya.

Sementara di Jakarta Utara, Bawaslu DKI menemukan ada warga yang menggunakan hak pilih orang lain yang tidak ada atau sudah meninggal dunia.

"Hal seperti itu menjadi perhatian kami pada pelaksanaan pileg dan pilpres," ujarnya.

Saat ini, Bawaslu DKI masih menyusun peta kerawanan untuk menghindari kasus-kasus serupa di Pileg dan Pilpres mendatang. Meski masih lama, Bawaslu berjanji akan bekerja keras menyiapkan strategi untuk mengantisipasi pelanggaran yang sering terjadi di tahun politik.