Bawaslu-KPU Bahas Masalah Pemilu di Luar Negeri: Coblos Ganda, Polarisasi

Bawaslu launching pemetaan kerawanan penyelenggaraan pemilu di luar negeri, Kamis (31/8/2023). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Bawaslu RI, KPU, hingga DKPP membahas sejumlah antisipasi kerawanan yang ada dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyebut belajar dari pengalaman di Pemilu 2019, ada beberapa indikasi kecurangan yang harus diwaspadai.

"[Saat Pemilu 2019 di] Kuala Lumpur ada indikasi kecurangan. Saat itu Bawaslu meminta pemberhentian DCM (deputy chief of mission) yang menjadi panitia pengawas luar negeri karena ada indikasi melanggar aturan. Jadi akhirnya diberhentikan," kata Bagja dalam acara launching isu strategis kerawanan pemilu di luar negeri di Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (31/8).

Salah satu masalah yang ada saat menggelar pencoblosan di luar negeri adalah kasus pencoblosan ganda. Menurut Bagja, hal ini terjdi karena WNI yang ada di luar negeri memang difasilitasi untuk bisa memilih lewat pos atau di TPS. Mereka yang sudah memilih via pos, berpotensi memilih ulang di TPS.

"Saya pernah jadi pemilih luar negeri di 2009. Kedubes tempat dapat makanan murah Indonesia, jadi banyak yang berlomba ke TPS. Sebenernya surat pos udah ada. Nah itu saya masih bisa milih di TPS kalau nakal," ujar dia.

Bawaslu launching pemetaan kerawanan penyelenggaraan pemilu di luar negeri, Kamis (31/8/2023). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Selain itu ada pula kerawanan soal antrean di TPS hingga pendukung capres yang saling bentrok. Misalnya saja, Bagja mencontohkan, yang terjadi di Sydney dan Hongkong.

"(Soal antre) juga itu kejadian di Hongkong, karena pekerja di sana juga sangat antusias sekali karena ingin ikut memilih. Di Kuala Lumpur terjadi polarisasi. Pendukung capres saling teriak. Sampai polisi Malaysia jaga. Kalau clash, repot," jelas dia.

Bagja juga menyoroti putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang mengizinkan kampanye di lembaga pendidikan. Menurutnya, hal ini membuat aturan kampanye di luar negeri jadi harus makin diperhatikan.

"Nah nanti ada hubungannya dengan pemilu luar negeri, pertanyaannya KBRI boleh atau tidak, nanti di KPU yang memutuskan. Kalau seandainya [di KBRI] bisa, bagaimana nanti pengaturannya. Ini juga akan menjadi persoalan dalam revisi PKPU," ujarnya.

"Sama saya titip sekali lagi agar perubahan pengaturan tentang sosialisasi. Seharusnya sosialisasi lebih fleksibel daripada kampanye, di PKPU 15 hampir sama dengan PKPU 33 khususnya Pasal 25, karena akan menjadi persoalan bagi pengawas pemilu untuk menegakkan aturan tentang sosialisasi," tambah dia.

DKPP Ingatkan KPU Jaga Integritas agar Pemilu di Luar Negeri Lancar

Bawaslu launching pemetaan kerawanan penyelenggaraan pemilu di luar negeri, Kamis (31/8/2023). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Ketua DKPP, Heddy Lugito, menilai lancarnya pemilu juga tergantung pada independensi penyelenggara dan pengawas pemilu. Ia mengingatkan KPU, Bawaslu, hingga DKPP untuk selalu menjaga integritas.

"Kalau regulasi masih gampang dimainkan, penyelenggara bisa terombang ambing. Ini potensi kerawanan. Implikasinya ke DKPP, pengaduan akan banjir. Etik dasarnya bukan benar salah, tapi patut tidak patut. KPU kan saat ini kan manage konflik, jangan sampai ikut berkonflik," ujar Heddy dalam kesempatan yang sama.

"Pemilu kan perebutan kekuasaan yang dizinkan UU. Ada gesekan. Jangan sampai ikut arus, harus jaga integritas kita, jangan kebawa ke sana kemari. Berteman dekat boleh, tapi jangan ganggu integritas," tambahnya.

Turut hadir dalam acara, Komisioner KPU Affifudin mengatakan, ada 1,5 juta pemilih Indonesia di luar negeri yang tersebar di 128 negara.

Kerawanan penyelenggaran pemilu di luar negeri tersebut diungkap lebih jelas dalam pemetaan yang dirilis Bawaslu siang ini. Turut hadir dalam acara, para Panwaslu luar negeri melalui zoom.