Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2019

kumparanNEWSverified-green

clock
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan dan amggota DKPP Muhammad (Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan dan amggota DKPP Muhammad (Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan)

Memasuki masa kampanye pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2019. Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin menjelaskan, pihaknya ingin memberikan gambaran peta wilayah-wilaya yang rawan serta potensi kecurangan yang mungkin terjadi di pemilu nanti.

Tak hanya itu, Bawaslu juga akan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Iklan, Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye Pemilu 2019 di Media, serta peluncuran sistem informasi penyelesaian sengketa (SIPS)

"Hari ini kita akan meluncurkan launching indeks kerawanan pemilu 2019 kita akan memetakan baik dari sisi isu pertahapan maupun daerah baik itu kab/kota maupun privinsi yang dalam posisi sangat rawan," kata Afifuddin di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (25/9)

"Kita harapkan gambaran ini menjadi pemetaan kita untuk antispasi potensi kecurangan yang mungkin akan terjadi terutama di tahapan kampanye sampai ke belakang gitu," tambahnya.

Kabaintelkam Polri Komjen Lutfhi Lubianto dengan para Komisioner Bawaslu. (Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Kabaintelkam Polri Komjen Lutfhi Lubianto dengan para Komisioner Bawaslu. (Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan)

Afifuddin mengatakan, ada bebarapa isu yang menjadi perhatian para penyelenggara pemilu antara lain politik uang dan netralitas aparatur sipil negara (ASN). Pihaknya, khawatir masalah-masalah itu akan mendominasi Pemilu 2019..

"Isu politik uang dan netralitas ASN menjadi semacam kerawanan laten yang pasti mengemuka di setiap proses pemilu tinggal bagaimana antisipasi kita di TKP untuk geser atau menekan biar tidak terlalu banyak yang rawan," tuturnya.

Rencananya launching ini akan dihadiri oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo, Mendagri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto hingga pejabat tinggi negara lainnya.