kumparan
24 Apr 2019 17:14 WIB

Bawaslu Minta KPU Gelar Pemilu Lanjutan di Sydney: Menolak, Dipidana

Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja Foto: Abdul Latif/kumparan
Bawaslu mengingatkan KPU untuk segera menggelar pemilu lanjutan di Sydney, Australia paling lambat 15 hari setelah rekomendasi dikeluarkan pada 17 April lalu. Jika rekomendasi tersebut tidak dipatuhi, PPLN Sydney bisa dikenakan sanksi pidana.
ADVERTISEMENT
"PPLN harus melaksanakan rekomendasi Bawaslu," kata Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).
"Pidana itu hati-hati PPLN di Sidney, kalau tidak mau menjalankan pidana. Pidana pemilu, dua tahun biasanya. Prediksi antara segitulah. Pidananya sudah keras, ente mau yang lebih keras lagi ya santai dong. Jangan terlalu tegang gitu lo," imbuhnya.
Antrean warga di Town Hall Sydney untuk mencoblos. Foto: Dok. Istimewa
Selain itu, Bagja juga membantah jika ada petugas Panwas di Sydney yang merekomendasikan agar pemilu lanjutan dibatalkan. Menurut Bagja, petugas Panwas tidak memiliki wewenang tersebut.
"Enggak, enggak ada. Panwas kita enggak bisa begitu," tutur Bagja.
Sebelumnya, KPU memutuskan tidak mengikuti rekomendasi Bawaslu soal pemungutan suara lanjutan di Sydney. Setelah melakukan proses pendataan, PPLN Sydney kesulitan untuk mencari para pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya.
ADVERTISEMENT
"Jadi kalau kerumunan, kerumunan itu apakah kerumunan itu pemilih atau warga yang berkerumun kan perlu kita dalami juga. Supaya apa? Supaya hak pilih itu betul-betul digunakan oleh orang yang memang berhak, kan begitu," kata komisioner KPU, Wahyu Setiawan, di Kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4).
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan