Bawaslu OTT 25 Praktik Politik Uang Selama Masa Tenang

Jumpa pers oleh Ketua Bawaslu, Abhan terkait surat suara tercoblos. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Bawaslu melakukan patroli pengawasan politik uang selama masa tenang kampanye sejak Minggu (14/4). Selama patroli pengawasan, Bawaslu menemukan beberapa kasus politik uang yang tersebar di 13 provinsi di Indonesia.

"Pengawas pemilu menangkap tangan peserta pemilu dan tim pemenangan yang diduga sedang memberi uang kepada masyarakat untuk mempengaruhi pilihannya. Total terdapat 25 kasus di 25 kabupaten/kota yang tertangkap tangan hingga Selasa (16/4)," kata Komisioner Bawaslu M Afifudin di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (16/4).

Bawaslu mengungkapkan tangkapan dalam patroli ini terbanyak berada di provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara dengan temuan lima kasus. Penangkapan ini juga berdasarkan koordinasi Panwaslu dengan kepolisian.

"Ada 22 kasus yang penangkapannya dilakukan oleh pengawas TPS dan pengawas pemilu di level atas. Kemudian ada 3 kasus yang informasinya berasal dari polisi dulu, 3 informasi polisi adalah tangkapan di Karo, Purworejo dan Papua, selebihnya 22 tangkapan oleh jajaran Panwaslu," jelas Afif.

"Setiap pengawas pemilu penemu akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan mengumpulkan bukti dan mengklarifikasi setiap pihak yang diduga terlibat dan menyaksikan," tambah Afif.

Petugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Banda Aceh mengkampanyekan anti politik uang. Foto: ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

Bawaslu mengungkapkan, total temuan terbesar dalam patroli politik uang ini ditemukan di daerah Karo, Sumatera Utara. Bawaslu menemukan uang Rp 190 juta hingga deterjen dan sembako.

Lebih lanjut, Bawaslu mengatakan akan menindaklanjuti temuan politik uang ini di Sentra Gakkumdu. Sebab politik uang ini masuk dalam tindak pidana pemilu sebagaimana diatur Pasal 523 ayat 2 dan 3.

"Pengawasan antipolitik uang ini memiliki orientasi pencegahan yang diharapkan memberikan efek jera yaitu ketakutan kepada para pemberi untuk kasih uang ke masyarakat. Kami harap dengan patroli ini muncul efek jera agar tidak ada politik uang saat 17 April besok," tutur Afif.