news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Bawaslu: Pejabat Harusnya Tahu UU Pemilu, Tak Perlu Pose Satu Jari

19 Oktober 2018 6:38 WIB
Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Petalolo (Foto: Rian/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Petalolo (Foto: Rian/kumparan)
ADVERTISEMENT
Pose satu jari yang ditunjukan oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara annual meeting IMF-World Bank di Bali berujung laporan ke Bawaslu. Keduanya dinilai melanggar Undang-undang Pemilu.
ADVERTISEMENT
Komisioner Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, sosialisasi terkait aturan pemilu ke pejabat negara memang belum dilakukan. Namun, setingkat pejabat negara seharusnya sudah memahami aturan dalam Undang-undang Pemilu.
“Ya saya kira Undang-undang (Pemilu) ini kan jelas sudah mengatur tentang itu dan banyak belajar dari pemilihan Kepala Daerah kemarin kan sebenarnya juga banyak Kepala Desa ya Bupati yang kemudian diproses,” kata Ratna saat dihubungi, Kamis (18/10).
Menurutnya, dalam Undang-undang Pemilu tertulis aturan untuk pejabat negara tidak akan melakukan imbauan terkait kampanye yang menguntungkan salah satu calon. Seperti pose jari yang menunjukkan paslon tertentu atau kampanye secara vulgar dengan memanfaatkan sejumlah fasilitas negara.
“Kalau diketentuan Undang-undang (Pemilu) kan pejabat negara itu kan tidak boleh melakukan ajakan himbauan yang mengarah kepada itu kegiatan kampanye dan tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan dan merugikan pasangan calon,” kata Ratna.
ADVERTISEMENT
Luhut dan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu karena diduga melanggar aturan kampanye. Menurut Timses Prabowo-Sandi, Luhut mengarahkan Direktur IMF Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengacungkan salam satu jari dalam penutupan pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali, Senin malam (15/10).
Semula Luhut dan Sri mengacungkan sepuluh jari. Luhut kemudian mengubahnya menjadi satu jari. Namun melihat Lagarde dan Jim mengacungkan dua jari, Luhut kemudian meminta Christine untuk mengacungkan satu jari. Kemudian Sri Mulyani kedapatan menjelaskan kepada Lagarde, 'Two is for Prabowo, One is Jokowi'.