Bawaslu Respons SBY: Silakan Semua Politisi Turun Gunung, Kami Cegah Kecurangan

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja Foto: Abdul Latif/kumparan

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menanggapi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal potensi kecurangan Pemilu 2024 dan akan 'turun gunung'.

Rahmat mempersilakan semua politisi 'turun gunung' untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang adil.

"Semua turun gunung enggak ada masalah. Mau Pak SBY, sebelum Pak SBY Bu Mega mungkin sudah turun gunung atau para politisi lain silakan. Kami antisipasi pasti, kehadiran kami untuk mengantisipasi kecurangan," ungkapnya kepada wartawan usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Kamis (22/9).

Rahmat mengungkap, Presiden Jokowi pun telah memerintahkan Bawaslu agar tegas dalam penegakan hukum pidana maupun hukum administrasi tanpa memandang bulu.

Presiden Joko Widodo pimpin rapat terbatas pengelolaan produk turunan kelapa sawit di Istana Merdeka, Jakarta (18/7/2022). Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden

"Kami, pemerintah dan Bawaslu mempunyai pandangan yang sama mengenai politisasi sara, hoaks dan juga black campaign yang harus diturunkan ke depan agar tidak terjadi polarisasi," tambahnya.

Ia menyampaikan, Jokowi juga mengapresiasi Bawaslu yang pernah memeriksa dirinya di pemilu sebelumnya.

"Pak Presiden mengapresiasi dulu pernah diperiksa. Itu bentuk ketegasan dari Bawaslu katanya, itu kenangan terbaik yang luar biasa sebagai presiden saat mencalonkan diri sebagai Walkot, Gubernur, itu diperiksa oleh Bawaslu," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, SBY mengatakan akan 'turun gunung' untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal itu disampaikan saat Rapimnas Demokrat pada Kamis (15/9).

Presiden ke-6 RI juga menyatakan mendengar informasi mengenai potensi Pemilu 2024 yang tidak adil dan tidak jujur.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY dalam video yang diunggah akun TikTok @pdemokrat.sumut, dikutip Sabtu (17/9).

"Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka 2 pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri. Bersama koalisi tentunya," imbuh dia.