Bawaslu Tawarkan 3 Skema Keserentakan dalam Pemilu 2029

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu (9/4/2023). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak di tahun yang sama pada 2024 jadi pengalaman yang berat bagi penyelenggara. Dua lembaga utama—KPU dan Bawaslu—sama-sama mengakui beban kerjanya luar biasa. Kini, mereka menawarkan opsi perbaikan untuk Pemilu 2029.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut, padatnya tahapan pemilu dan pilkada 2024 yang saling berhimpitan membuat konsentrasi penyelenggara terpecah. Ia menilai, penataan ulang model keserentakan menjadi penting demi menjaga kualitas pemilu dan perlindungan hak-hak pemilih serta peserta.

Dalam diskusi publik bertajuk Kupas Tuntas Rencana Revisi Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (8/5), Bagja mengajukan tiga varian keserentakan untuk Pemilu 2029.

Selain itu, Bagja menawarkan dua varian lainnya yang memberi jarak lebih panjang antar tahapan.

“Berbasis tingkat di 2029, untuk pemilu nasional, pemilu lokal 2030, atau 2031. Ini napas penyelenggara pemilu juga bisa dijaga,” ujarnya.

Menurut Bagja, varian 2 dan 3 lebih ideal karena memberi ruang napas bagi penyelenggara, peserta pemilu, dan masyarakat.

“Kemudian pertimbangan fundamental dalam bentukan pilihan model keserentakan pemilu adalah perlindungan hak pilih, dan menghindari kebingungan pemilih. Untuk meningkatkan angka partisipasi, menekan jumlah surat-surat tidak sah, dan juga surat-surat karena terlalu banyak surat suara,” ungkapnya.

Bagja menekankan pentingnya sistem pemilu yang memudahkan pemilih, bukan justru membingungkan.

“Pemilih misalnya, ini baru saja kami nyoblos bulan Februari, tiba-tiba di November nyoblos lagi. Apa isunya dan bagaimana? Nah itu yang kemudian menjadi kebingungan pemilih juga,” pungkasnya.