Bawaslu Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada 2020: Politik Uang dan Netralitas ASN

Warga melihat mural bertema Pemilu 2019 di Stadion Kridosono, DI Yogyakarta. Foto: ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

Komisioner Bawaslu M. Afifuddin menyatakan politik uang dan netralitas ASN masih menjadi bentuk kecurangan dan kerawanan dalam sistem pemilihan umum. Menurutnya, kerawanan itu dikhawatirkan masih akan terjadi dalam Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang.

"Saya mau konfirmasi indeks kerawanan kita untuk pilkada besok, ini yang paling dikhawatirkan dan kita ambil dari semua data daerah yang pilkada itu soal politik uang dan netralitas ASN," kata Afifudin dalam diskusi Nagara Institute secara virtual, Sabtu (20/6).

Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Afifuddin menjelaskan Bawaslu telah melaporkan 369 data kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menindaklanjuti kemungkinan adanya ASN yang tak netral saat Pilkada 2020 berlangsung.

"Data kita menunjukkan 369 data yang kami sampaikan ke KASN sebagai lembaga yang punya kuasa penindakan terhadap jajarannya yang tidak netral," ucapnya.

Ilustrasi pemungutan suara di TPS Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Sementara untuk politik uang atau money politic, Afifuddin mengatakan, pihaknya membutuhkan komitmen dan kerja sama dari calon kepala daerah dan parpol untuk menjaga kualitas demokrasi dalam pemilihan umum.

"Kalau saya istilahkan, mari kita memposisikan kita dalam koridor masing-masing untuk kerjasama. Misal gini kalau politik uang, terjadi kemudian hanya didorong urusannya kan hanya urusan penyelenggara," ucapnya.

"Padahal bisa jadi sebagian sumber pelaku, apakah orang yang disuruh menjadi timses, apakah sistem yang ada di partai. Bagaimana kita mengatur peserta juga harus memposisikan kita harus atasi politik uang," imbuhnya.

Ilustrasi pemilih pada Pilkada. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Selain itu, menurut Afifuddin, masyarakat harus terus diberi edukasi agar tak tergoda terhadap politik uang yang ditawarkan calon kepala daerah.

"Pendidikan ke masyarakat juga harus kita berikan jangan sampai seakan-akan kita ini selalu memposisikan masyarakat tidak siap. Padahal sebagian itu harus kita perhatikan karena politik kita sebagai penyelenggara pemerintah harus berikan pendidikan jangan seakan-akan korbannya itu hanya masyarakat," pungkas dia.

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona

———————————————

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.