Beda Sikap PBNU di Pemilu 2019 dan 2024

Kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memiliki sikap berbeda dalam Pilpres edisi 2019 dan 2024. Pada empat tahun lalu, saat dipimpin oleh Said Aqil Siradj, PBNU bersikap memberikan dukungan politik terhadap kadernya.

Sementara di tahun 2024 di bawah kepemimpinan Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, PBNU menyatakan netral.

Sikap PBNU untuk Pilpres 2019

Pada 2018, setahun sebelum kontestasi dimulai, PBNU sempat menyatakan dukungan terhadap Jokowi yang saat itu menjadi calon presiden petahana. Namun, dengan catatan cawapres yang dipilih adalah sosok yang lekat dengan NU.

Salah satunya yakni Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Hal tersebut disampaikan Said Aqil saat menghadiri acara peringatan Nuzulul Quran dan silaturahmi DPW PKB dengan PWNU Jateng, 3 Juni 2018 lalu.

"Kalau Pak Jokowi 'nglamar' Cak Imin, baru saya dukung. Kalau belum 'nglamar' masa saya dukung," katanya di Semarang.

Acara itu juga turut dihadiri Ida Fauziyah, Ketua PWNU Jateng saat itu Abu Hapsin, Ketua DPW PKB saat itu KH Yusuf Chuldori, dan Sekretaris DPW PKB Jateng saat itu Sukirman.

Kemudian satu bulan setelahnya, yakni pada 3 Juli 2018, PBNU menyatakan dukungan penuh terhadap Cak Imin untuk mendampingi Jokowi di Pilpres 2019.

"Kita mendukung langkah politik PKB, termasuk mendukung Cak Imin cawapres. Kita dukung aja, PBNU dukung saja untuk kemaslahatan umat," kata Said Aqil dalam keterangannya saat itu.

Dukungan disampaikan pada acara silaturahmi PBNU dan DPP PKB yang berlangsung di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Pada pertemuan itu, juga hadir para elite dari PBNU.

Cak Imin dan Said Aqil di PB NU Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

Kemudian, Miftahul Achyar yang saat itu menjabat sebagai Wakil Rais 'Aam PBNU juga mengajak warga NU untuk kompak dalam pilihan politiknya. Menurutnya, jika pilihan politik kompak maka semua bisa dimenangkan, termasuk memenangkan Jokowi-Cak Imin.

Miftah mengajak para kiai dan warga NU untuk mulai merapatkan barisan untuk memenangkan mereka di Pilpres 2019. "Kita harus tata warga NU untuk menyukseskan Cak Imin pada Pilpres mendatang," ucap Miftah.

Pada proses pemilihan cawapres tersebut, Jokowi disebut digadang-gadang akan memilih sosok Mahfud MD. Bahkan, Mahfud sudah dihubungi dan bersiap saat hendak dideklarasikan. Namun di 'last minutes', pilihan Jokowi beralih. Musababnya, karena Mahfud disebut bukan merupakan kader NU.

Belakangan sosok yang dipilih Jokowi untuk menemaninya di Pilpres 2019 adalah Ma'ruf Amin, bukan Cak Imin atau Mahfud. Meski begitu, sosok Ma'ruf juga mendapat dukungan dari PBNU. Terlihat dalam sejumlah pertemuan antara Ma'ruf dengan pengurus.

Salah satunya saat momen Khatib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menyambangi rumah Ma'ruf Amin, di Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, 7 Januari 2019.

Ditemui usai pertemuan, Ma'ruf mengungkapkan ia dan Gus Yahya membahas soal strategi pemenangan untuk Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

"Tadi saya kedatangan Gus Yahya Staquf. Beliau itu Khatib Aam, Khatib Aam itu Sekjen Suriah, kemarin saya Rais Aam dia sekjennya. Kebetulan beliau juga Watimpres. Tadi kami ke sini untuk bicarakan beberapa hal, baik sebagai pengurus NU dan Watimpres, bagaimana kita sukseskan Pilpres 2019 terutama supaya Pak Jokowi dan saya bisa menang nanti," kata Ma'ruf saat itu.

"Beliau agak khusus punya kemampuan media juga. Kita sebagai sesama eksponen NU, saya mantan Rais Aam, dia Khatib Aam, kita PBNU solidlah. Ketum, Sekjen, Rais Aam kita semua sepakat memenangkan Pilpres yang akan datang," ujarnya.

Gus Yahya saat berada di kediaman Ma'ruf Amin Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat. Foto: Fadjar Hadi/kumparan

Sikap PBNU untuk Pilpres 2024

Berbeda dengan 2019, PBNU memilih untuk tidak dikait-kaitkan dengan politik di 2024. Padahal, salah satu calon yang maju adalah kader tulen dari NU, Cak Imin, yang telah dideklarasikan sebagai cawapres Anies Baswedan.

Gus Yahya mengatakan PKB memang dulu dibentuk oleh PBNU atas usulan dari berbagai tokoh. Tapi, setelah itu, PBNU tak punya kewajiban untuk turut campur urusan PKB.

"Nah, sudah dibuatkan, nah silakan partainya, PBNU ya tidak bisa lagi kemudian diharuskan untuk menyuapi partai yang dibentuk ini. Silakan jalan berkompetisi dengan yang lain secara rasional," kata Gus Yahya menjawab pertanyaan wartawan di gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (15/9).

Cak Imin merespons pernyataan Gus Yahya tersebut. Dia sepakat agar tidak membawa PBNU dalam ajang pilpres 2024. Ia menyebut PKB akan menjalankan hal tersebut.

"Setuju (tidak bawa PBNU) itu keputusan yang harus didukung PKB juga mendukung sikap itu," kata Cak Imin di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat (15/9).

Dia pun mengaku tak masalah jika PBNU tidak memberikan dukungan kepadanya dan Anies Baswedan. "Ya demokrasi kan memberi kebebasan semua warga untuk menentukan pilihannya," tutup Ketum PKB itu.